Lumajang, SMN – Pengurus PWI kabupaten Lumajang, melakukan audensi dengan PJ Bupati Indah Wahyuni, juga bersama PLT Kadis Kominfo. Acara tersebut bertempat di Joglo Pendopo, Selasa (21/11).
Ketua PWI kabupaten Lumajang, Mujibul Choir dalam sambutannya menyampaikan, bahwa PWI ingin meningkatkan kompetensi wartawan di Kabupaten Lumajang. Sehingga nantinya wartawan dalam menyampaikan pemberitaan bisa berimbang dan tidak menulis berita hoax.
“Pengurus PWI mendukung program pemerintah dan akan mengambil peranan dalam rangkaian Harjalu ke-768,” tambah Choir.
PWI kabupaten Lumajang juga akan melaksanakan donor darah yang akan bekerjasama dengan PMI Kabupaten Lumajang.
“Kami juga akan berbagi sembako 50 paket untuk janda tua dan duda tua, yang benar benar membutuhkan,” imbuhnya.
Lebih jauh Choir mengatakan, nanti dalam Hari Pers Nasional 2024, PWI kabupaten Lumajang akan mengadakan OKK wartawan sebagai syarat mengikuti uji kompetensi wartawan.
“Untuk hal tersebut, nanti kami akan berkoordinasi dengan Pj Bupati Lumajang, Kominfo dan DPRD Kabupaten Lumajang,” tegasnya.
PWI Kabupaten Lumajang juga menanyakan terkait isu pencopotan Sekda kepada Wahyuni. Di mana dalam isu tersebut ada miss komunikasi antara legislatif dan eksekutif. PWI berharap, agar legislatif dan eksekutif Lumajang bisa duduk bersama agar tercipta kedamaian.
“Dan yang paling penting, kami ingin pinjam kantor untuk berkumpul, sehingga setiap ada informasi dapat didiskusikan setiap harinya secara bersama,” tutupnya.
Menjawab hal tersebut, Pj Bupati Indah Wahyuni nenjelaskan, jika Pemkab Lumajang ingin bersinergi dengan PWI kabupaten Lumajang. Selain itu, juga ngin menjalin kolaborasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Lumajang.
“Kami butuh dukungan dari PWI untuk membangun Kabupaten Lumajang. Karena, di luar institusi, biasanya lebih tahu dari pada yang di dalam institusi, seperti pepatah, Kuman di seberang lautan tampak, Gajah di pulupuk mata tidak tampak,” ujarnya.
Pj Bupati juga mengingatkan kepada ASN agar tidak anti dengan kritik. Karena kritik itu sifatnya membangun.
Terkait Sekda yang diminta turun, dirinya menjelaskan, bahwa ada aturan yang harus diikuti. Pihaknya pun sudah membentuk tim independen untuk menyelesaikan perkara tersebut.
“Sebagai Pj saya tidak bisa membuat keputusan, kecuali ada rekomendasi dari Kemendagri. Sudah dibentuk pansel, Tim Pansel ini yang akan mengevaluasi terkait Sekda Lumajang,” bebernya.
Pj juga sangat mengapresiasi serta mendukung program kerja PWI dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi di tingkat anggota.
“Pemkab mendukung program kerja PWI, dan terkait pinjam pakai kantor, nanti akan kami komunikasikan lagi dengan pihak aset, dan akan kami cek kembali surat suratnya, karena PWI di Lumajang kan masih baru,” pungkasnya. (Tik)
