Lumajang, SMN – Masyarakat menengah ke bawah yang ingin mengelolah sebuah usaha, saat ini sangat sulit untuk mendapatkan modal karena berbagai faktor. Situasi panca pandemi ini membuat sebagian kalangan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pendanaan untuk usahanya.
Sejumlah masyarakat di beberapa daerah mengandalkan jasa bank keliling atau pihak yang menawarkan pinjaman dengan bunga hingga belasan atau puluhan persen per bulannya, rentenir atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Apalagi maraknya pinjaman tanggung renteng yang dikeluarkan Mekkar ataupun bank keliling tersebut, membuat sejumlah masyarakat semakin terhimpit ekonomi, bahkan sampai ada yang pergi meninggalkan keluarganya untuk menghindari penagihan yang dirasa sangat berat.
Memang dilema, ketika mereka lapar karena tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak, dan ketika pinjam ke bank sulit, kemana kalau bukan bank keliling yang memberi kemudahan, walaupun dengan imbalan yang mencekik akhirnya harus di ambil juga.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Akhmat menjelaskan, sebenarnya masyarakat yang ada permasalahan dengan keuangan, mungkin mereka tidak tahu kalau ada kredit lunak dari pemerintah.
Dan itu adalah solusi bagi mereka, misalnya di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, ada pinjaman tanpa bunga, kemudian bisa ke bank-bank pemerintah seperti Bank Jatim, BRI, BNI, yang bunganya relatif kecil.
“Tapi kalau berhutang itu konsekuensinya ya harus bayar, tidak ada yang namanya penghapusan hutang, intinya, mau hutang ya wajib membayar,” tegasnya.
Lebih jauh, Akhmat mengatakan, kalau orang yang terbelit bank keliling, karena tidak punya pilihan harus berhutang karena kekurangan, ini kegagalan pemimpin dan pejabat dalam mensejahterakan rakyatnya.
“Siapapun orangnya tidak ada yang ingin punya hutang apalagi pada bank keliling yang bunganya mencekik leher. Lalu kemana mereka pemimpin yang berjanji mau mensejahterakan rakyatnya,” keluhnya kesal.
Bank keliling yang berkedok sebagai KSP seringkali tidak memiliki Badan Hukum yang jelas. Usaha ini biasanya dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki uang lebih untuk disalurkan sebagai pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. “Masyarakat harus pandai-pandai memilih pinjaman, jangan tergiur karena mudah mendapatkannya, bukannya menyelesaikan masalah, malah membuat masalah baru,” tutupnya. (Tik)
