Sidoarjo, SMN – Pemerintah Kabupatan Sidoarjo bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI meluncurkan desa digital dan akses desa jaringan blankspot, Rabu (23/8/2023) di Pendopo Delta Wibawa Kabupatan Sidoarjo.
Adapun Desa yang disasar antara lain:
- Desa Waru, Kecamatan Waru
- Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo
- Desa Glagahharum, Kecamatan Porong
- Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon
- Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon
- Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon
- Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon
- Desa Pangreh, Kecamatan Jabon
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, mengatakan kesetaraan dan pemerataan aksesibilitas maupun konektivitas merupakan hal yang penting. Apalagi, setiap desa memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang harus diolah supaya relevan dengan perkembangan zaman.
“Maka terima kasih kepada Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kominfo, Telkom, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Semoga ini jadi awal untuk mengarah ke digitalisasi sehingga aksesibilitas dan koneksi di Sidoarjo bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa PDTT RI, Abdul Halim Iskandar, menekankan pentingnya pengambilan kebijakan pembangunan berbasis data mikro dan berskala desa.
“Dengan begitu bisa tahu detail persoalannya dan sesuai dengan problematika desa. Kepala Desa harus tahu dan update berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah laki-laki dan perempuan, berapa yang meninggal dan yang hidup, berapa yang miskin, berapa yang mempunyai penyakit kronis dan lain-lain,” jelas Mendes PDTT RI.
Ia pun menggarisbawahi soal digitalisasi desa, termasuk pengintegrasian seluruh aplikasi.
“Digitalisasi desa tidak boleh ditunda terutama di Sidoarjo yang berbatasan dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Termasuk mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada itu perlu untuk bisa menampung keseluruhan informasi menjadi satu kesatuan,” terangnya.
Di penghujung sambutannya, Mendes PDTT juga mengapresiasi ikhtiar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terus berupaya mempercepat dan memperkuat pembangunan di level desa.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Teknologi, Mochamad Hadiyana menuturkan pihaknya bertanggung jawab dalam hal percepatan transformasi digital. Ada beberapa pilar yang menjadi inti dari transformasi digital, yaitu infratsruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.
“Jadi kami juga bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik dengan konsep pemerintahan digital. Selain itu mendorong pengembangan ekosistem digital yang kondusif serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan informatika,” kata Hadiyana.
Program yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lanjutnya, juga perlu didukung dengan program Desa Digital.
“Betapa pentingnya desa menjadi penopang untuk transformasi digital. Jika desa sebagai elemen terkecil siap menjadi desa digital, sudah tentu bisa mendorong terimplementasinya kabupaten/kota yang digital atau smart city. Selanjutnya jika kabupaten/kota siap dengan digitalisasi, maka mendorong terimplementasinya provinsi yang smart dan digital, hingga seterusnya membawa Indonesia menjadi smart nation,” tuturnya. (kmf)
