Lumajang, SMN – Persoalan Pemerintahan Desa Sentul yang carut marut hingga kini belum terselesaikan. Akibatnya Forum Masyarakat Peduli Desa Sentul (FMPDS) turut andil bagian dengan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lumajang .
FMPDS menuntut beberapa perkara, salah satunya terkait dengan penghentian Kepala Desa (Kades) Sentul, Kecamatan Sumbersuko dikarenakan sakit stroke berat yang dialaminya sejak tahun 2021.
“Pada tanggal 17 Juli 2023 lalu, kami dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sentul sudah berkirim surat kepada Bupati Lumajang untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Kades Sentul, Subur, karena dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai Kades Sentul,” kata Ustad Achmad Basuni, selaku Ketua FMPDS.
Pada tanggal 24 Juli 2023, pihaknya telah menerima surat dari Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Lumajang, yang menugaskan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang untuk segera memeriksa kesehatan dari Kades Sentul, Subur, dan segera melaporkan hasilnya kepada Bupati Lumajang.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, Kades Subur sudah dijemput untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haryoto Lumajang, namun kami belum mendapatkan hasilnya, kami tunggu saja hasil resminya,” ungkapnya lagi.
Sedangkan menurut Edi Suyono, selaku Ketua RT/RW: 02/02 Desa Sentul ini, mengatakan kalau kondisi Kades Sentul sudah tidak bisa berpikir lagi, bagaimana akan memikirkan masyarakat banyak nantinya.
“Apapun hasilnya kami akan menunggu dari pemeriksaan RSUD dr. Haryoto Lumajang,” ujarnya.
Selanjutnya, pihak FMPDS, menduga adanya penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun 2023, seperti pembangunan jalan rabat beton RT 01/RW 06 – RT 01/RW 02 di barat rumah M. Safiul Anam senilai Rp 213 juta dan pembuatan kolam ikan di belakang rumah M. Safiul Anam senilai Rp 75 juta tidak pernah disahkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun 2023, namun bisa muncul dalam APBDes 2023.
“Ada juga realisasi pembangunan jalan rabat beton RT 01/RW 06 – RT 01/RW 02 di barat rumah M. Safiul Anam senilai Rp 213 juta tidak sesuai dengan APBDes 2023, Rencana Anggaran Belanja (RAB) nya rabat beton, namun realisasinya jembatan, ini saja sudah salah,” tegasnya.
Lebih jauh Edi mengatakan, ada juga pembuatan kolam ikan di belakang rumah M. Safiul Anam senilai Rp 75 juta yang pelaksananya adalah M. Safiul Anam sendiri, dilahan milik orang tuanya, yang seharusnya dibangun di Tanah Kas Desa atau lahan aset desa.
Sementara itu, Sekretaris FMPDS, Ustad M. Nasihin mengatakan, kalau terkait dengan penarikan biaya program PTSL diluar ketentuan Musyawarah Desa (Musdes) itu sudah jelas adanya.
“Kami juga sampaikan adanya dugaan penyalahgunaan Silpa DD Tahun 2022 senilai + Rp 290 juta, dan itu tanpa adanya Musdes juga,” beber pria yang kesehariannya mengajar mengaji ini.
Yang lebih ekstrim lagi, kata Ustad Nasihin, adanya penambahan kegiatan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sentul Tahun 2023, sesuai dengan Musdes hanya ada pertama pembangunan drainase di Dusun Krajan RT/RW: 01/02, Blok Bu Tego sebelah barat, kedua pembangunan Rabat di Dusun Sumber RT/RW: 01/10, Blok Pak RT Yunus, ketiga pembangunan drainase di Dusun Kembang RT/RW: 02/09, Blok Pak Kampung, keempat pembangunan Rabat penghubung Dusun Krajan – Dusun Wangkit, Blok RT/RW: 01/02 ke barat Pak Tumin, senilai Rp 93 juta, dari Dana Desa Ketahanan Pangan dan kelima pembangunan drainase Dusun Sumber, dari Dana Desa Ketahanan Pangan.
“Kenapa bisa muncul program baru, yang kami duga adanya tidak kesesuaian pada pembangunan Rabat, Dusun Krajan – Dusun Wangkit, barat rumah Pak Anam menuju Tower, dari Dana Desa Ketahanan Pangan,” ucapnya lagi.
Karena banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, maka hari ini Kamis (3/8) Komisi A melakukan inspeksi ke desa sentul. Sampai berita ini diturunkan, sidak masih berlangsung. (Tik)
