Lumajang, SMN – Rapat Paripurna DPRD kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lumajang, Bukasan, dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap R-APBD Tahun Anggaran 2024 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Jumat (10/11).
Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni (Yuyun) menyampaikan, bahwa kebijakan umum APBD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang telah disinergikan dan diselaraskan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional.
Yuyun juga menyampaikan, melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, diharapkan pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Timur tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah “Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan,” ujar Yuyun.
Baca juga lainnya
- JAMSELINAS XII di Batam, Hari Raya Pecinta Sepeda Lipat Nusantara
- Ribuan Pecinta Sepeda Lipat Padati Jamselinas di Batam
Selain itu, disampaikan Yuyun, bahwa secara umum kebijakan keuangan tahun 2024 diarahkan pada terwujudnya penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan yang ditempuh melalui optimalisasi 3 (tiga) fungsi utama APBD, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.
“Harapan saya, dengan waktu yang terbatas ini TAPD, Badan Anggaran dan seluruh fraksi, serta komisi DPRD dan seluruh SKPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2024 ini tepat waktu,” harapnya.
Ia juga menyebutkan, sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2024 terdapat 8 prioritas pembangunan, antara lain:
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
3. Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata
4. Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan
5. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar
7. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
8. Peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT. (Tik)
