Probolinggo, suaramedianasional.co.id – Kota Probolinggo kembali dikunjungi Menteri Kabinet Kerja. Setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Giliran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menyapa nelayan di Kota Probolinggo.
Temu wicara dengan tokoh agama, pemuda dan nelayan yang membahas tentang problematika nelayan dan masyarakat pesisir itu digelar di aula pertemuan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Menteri Luhut didampingi Deputi II Maritim Agung Kuswandono dan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Probolinggo Zainul Fathoni menyampaikan, berbagai uneg-uneg nelayan di Kota Mangga. Di antaranya, penerbitan surat izin kapal 30 GT ke bawah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan kapal di atas 30 GT harus mengurus izin di Jakarta.
Kebijakan tersebut dirasakan menyulitkan para nelayan yang memiliki kapal dibawah 30 GT ke bawah. “Sulitnya perizinan, kami berharap KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) bisa ditunjuk sebagai kantor yang punya wewenang meneritkan surat izin,” kata Zainul.
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk alat tangkap cantrang yang paling banyak digunakan nelayan Probolinggo juga masih belum diterbitkan. “Saya berharap Bapak Menteri bisa menyampaikan solusi terbaik kenapa tidak terbit SIPI untuk kapal neyalan. Kami juga berharap pemerintah pusat dan daerah punya program menyediakan perumahan bagi nelayan,” imbuh Ketua HNSI itu.
Dengan tegas, Menteri Luhut menjawab apa yang menjadi keresahan nelayan. Katanya, izin kapal 30 GT ke bawah akan diselesaikan segera. “Mengenai izin, minggu depan akan kirim tim untuk selesaikan GT di atas 30. Kalau dibawah 30 GT saya sudah hubungi Gubernur Khofifah, boleh diselesaikan dalam waktu dekat. Ini bukan karena pilpres karena menurut saya sudah kelamaan. Ini bukan janji, tapi ini kerja. Kalau saya janji, akan saya tepati,” ujar purnawirawan TNI itu.
Luhut juga berpesan kepada nelayan untuk tidak membuang sampah sembarangan di laut. Karena, sampah tersebut akan dimakan ikan, ikan dimakan manusia yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan kesehatan.
“Nelayan harus diberi pendidikan, nelayan harus jujur, memelihara lingkungan dan over fishing. Zonasi penangkapan ikan akan diatur. Gunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kasihan anak cucu kita tidak akan bisa menikmati nanti. Kami sedang melakukan kerjasama secara ilmiah untuk menata itu dan zonasi sedang diatur,” jelas Luhut.
Luhut juga menyatakan kepada ratusan audiens yang hadir untuk tidak khawatir, pemerintah tidak akan mengabaikan nasib nelayan. (edy)
