Jombang, SMN – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang gelar Sosialisasi Peran Kejaksaan dalam Mendukung Pemerintah Daerah guna meningkatkan pembangunan dengan narasumber Kajari Jombang Drs. Agus Chandra dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang.
Sugiat Pj Bupati Jombang menyampaikan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, sehingga PPK merupakan pihak yang sangat penting untuk menentukan suksesnya kegiatan pengadaan barang atau jasa, Senin (4/12/23)
“Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa,” terangnya.
Menurut Sugiat, ada kekhawatiran oleh sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa menjadi PPK resikonya sangat besar. Utamanya bila berhadapan dengan hukum sehingga jabatan PPK menakutkan bagi ASN. Dari fenomena inilah, perlu adanya pemahaman dari berbagai sudut pandang.
“Dalam membangun Wilayah Kabupaten Jombang, peran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan jajarannya sangat penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Selain itu, sebagai pimpinan harus mempunyai jiwa leadership yang kuat itu sebagai kunci yang kuat dan kepemimpinan yang kuat harus berani mengambil risiko, dan berani mengambil keputusan,” paparnya.
Pihaknya juga menghadirkan Persatuan Insinyur Indonesia terkait kontrak PPK dan sebagainya. Persatuan Insinyur Indonesia mempunyai visi menjadi pendorong kemandirian bangsa, serta sebagai agen perubahan dan pembangunan melalui pengembangan kompetensi profesi keinsinyuran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, berbakti untuk kemajuan bangsa indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak terpengaruh oleh sesuatu aliran politik, serta memberi kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.
“Visi misi persatuan insinyur indonesia selaras dengan pandangan dan tujuan ASN. Sebagai penyelenggara negara sesuai instruksi Presiden, bahwa ASN harus memiliki core value yakni berakhlak berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaborasi,” jelas Sugiat.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, penyelenggara negara harus memiliki keilmuan dan kompetensi yang mumpuni agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.
“Saya harap, kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik – baiknya agar maksud dan tujuan kegiatan ini dapat dicapai secara maksimal,” harap Sugiat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang Bayu Pancoroadi menyampaikan, maksud dan tujuan sosialisasi adalah penguatan PA dan PPK kegiatan pembangunan di Kabupaten Jombang.
“Kedepannya PPK bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi bisa dilakukan dengan benar. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masih terdapat pejabat – pejabat yang masih belum bisa dan belum berani untuk menjadi PPK. Pada kesempatan ini, narasumber akan memberikan brand positioning kepada kita terkait tugas dan tanggung jawab PPK. Sehingga, kami mengundang semua PA, PPK, Kepala OPD, termasuk Kepala Bidang,” tutur Bayu.
Sedangkan Kajari Jombang Dr. Agus Chandra saat di wawancarai menyampaikan, Kejaksaan Negeri Jombang sebagai unsur pemerintahan juga harus mendukung pembangunan daerah.
“Kejaksaan bukan hanya sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menindak tapi dengan instrumen perdata tata usaha negara dan instrumen intelejen. Tugas kami memastikan bahwa dalam pelaksanaan barang dan jasa sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (rf)
