Madiun, SMN – Stunting tampaknya menjadi tantangan yang wajib dituntaskan Pemkot Madiun. Tahun lalu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat angka prevalensi stunting di Kota Pendekar berada di angka 12,8 persen. Capaian tersebut melebihi target angka prevalensi stunting 14 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tahun ini.
‘’Sebenarnya, monitoring kami di angka 4,5 persen. Kalau 12,8 persen itu berdasarkan SKI 2023,’’ ungkap Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto usai memimpin paparan penilaian kinerja percepatan penurunan stunting di GCIO Kota Madiun
Selain mampu menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden, Eddy menyebut angka prevalensi stunting 12,8 di Kota Madiun masih di bawah Jawa Timur di angka 17,7 persen. Namun, dia mengklaim angka prevalensi stunting di Kota Madiun sebenarnya jauh lebih rendah dari data versi SKI. Jika merujuk data real-time Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB), anak yang mengidap gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis hanya 4,5 persen.
‘’Ada kenaikan dari SKI itu karena ada warga lain (luar Kota Madiun, Red) yang datang ke Kota Madiun dan kebetulan ikut tercatat survei. Sudah kami monitoring dan kami kunjungi satu per satu. Hasilnya jauh lebih rendah,’’ jelas pejabat yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim itu.
Dibandingkan dengan SKI, kata Eddy, angka prevalensi stunting milik Dinkes-PPKB bisa dikatakan lebih relevan. Sebab, data berdasarkan pencatatan dan pelaporan 9.000-an bayi dibawah lima tahun (balita) dari masing-masing posyandu. Pun, pencatatan dan pelaporan dilakukan real-time setiap pelaksanaan posyandu. Alias tidak pada periode waktu tertentu.
‘’Kalau yang benar-benar by name by address hanya 4,5 persen,’’ sebut Eddy.
Terlepas berbicara data, Eddy mengaku bakal berkomitmen membawa Kota Madiun zero stunting. Program yang sebelumnya bergulir dan dinilai berhasil bakal dipertahankan. Salah satunya, program Warung Stop Stunting (WSS). Program tersebut memberikan subsidi makanan terhadap ibu hamil (bumil) dan anak stunting. Baik berupa bahan pangan mentah maupun makanan siap saji. Dengan begitu, angka prevalensi stunting dapat dituntaskan.
‘’Target zero stunting. Dinas terkait kami libatkan semua. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terpadu dan target ini dipikul bareng-bareng,’’ tutur Eddy. (SY)
