Friday, 25 September 2020

Wali Kota Mojokerto Launching ‘Pin Saya Anti Pungli’

post-top-smn
Wali Kota Mas’ud Yunus menyematkan pin kepada sejumlah Pimpinan SKPD, Kamis (28/4) kemarin.

Wali Kota Mas’ud Yunus menyematkan pin kepada sejumlah Pimpinan SKPD, Kamis (28/4) kemarin.

Kota Mojokerto, SMN – PNS di jajaran Pemkot Mojokerto dipastikan bakal malu menerima Pungutan Liar (Pungli) dari masyarakat. Perasaan malu itu karena PNS dari semua tingkatan diwajibkan mengenakan pin atau bros bertuliskan ‘Saya Anti Pungli’ yang wajib dipakai setiap hari kerja.

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus melaunching pemakaian pin itu dalam sebuah apel akbar PNS di halaman Pemkot Mojokerto, Kamis (28/4) kemarin. ”Minimal mereka (para PNS, red) akan malu kalau menerima Pungli. Karena didada mereka ada Pin bertuliskan ‘Saya Anti Pungli’,” ujar wali kota usai launching kemarin.

Selain memasang pin, wali kota juga membuka line pengaduan masyarakat jika mengetahui atau menjadi korban Pungli pejabat Pemkot Mojokerto. ”Pasti akan saya tindaklanjuti setiap pengaduan. Bisa dengan cara memanfaatkan hotline pengaduan atau langsung laporkan kepada saya,” tambah wali kota.

Orang nomer satu di jajaran Pemkot Mojokerto ini sudah menyiapkan sanksi tegas bagi aparatur yang terbukti menerima Pungli. Sanksi yang disiapkan sudah dikantongi inspekturat yang disesuaikan dengan aturan disiplin pegawai yang ada. ”Kalau pejabat itu menduduki jabatan, akan saya nonjob jika terbukti menerima pungli,” ancam wali kota dengan mimik serius.

Dalam apel penyematan pin kemarin, sejumlah Kepala SKPD yang berhubungan langsung dengan palayanan masyarakat menjadi contoh secara simbolis. Diantaranya Kepala Diskoperindag, Ruby Hartoyo, Dishubkominfo Gaguk Prasetyo, Kepala DPPKA Agung Moeljono serta Direktur RSUD Sugeng Mulyadi.

”Bukan berarti pejabat SKPD lain boleh menerima Pungli. Semua dipantau dan disiapkan sanksinya kalau terbukti menerima Pungli,” tandas wali kota.

Pungli yang dimaksud wali kota diantaranya pungutan kepada masyarakat atas biaya pelayanan maupun pungutan kepada sesama PNS dengan motif jual beli jabatan. ”Silahkan lapor langsung kepada saya. Sudah ada jalur khusus untuk laporan itu. Pasti akan saya tindak lanjuti dan pelapor saya rahasiakan,” tambahnya.

Pada tahapan pelayanan kepada masyarakat  tak boleh ada pihak yang dirugikan. Makanya kalau ada aparatur negara yang terbukti melakukan praktik Pungli, wali kota akan mengambil tindakan tegas.

Praktik pungli, katanya lebih jauh, tak perlu ditoleransi. ”Praktek Pungli mengotori citra pemerintah. Tekad kita Pemkot Mojokerto Bersih Pungli, makanya ganjaran yang tepat bagi oknum aparat negara yang melakukan praktek Pungli ya nonjob,” pungkasnya.

Kalangan DPRD memberikan apresiasi positif terhadap sikap tegas wali kota itu. Namun sejumlah politisi mengingatkan agar wali kota juga komitmen mengaplikasikan kebijakan itu. ”Jangan sampai hanya gertak sambal, tapi juga harus ada tindakan kongkrit. Ini semua demi menjaga kewibawaan Kepala daerah,” lontar Junaedi Malik, anggota DPRD Kota Mojokerto asal PKB ini. (hms/adv/fik)

post-top-smn

Baca berita terkait