Tuesday, 29 September 2020

UU Arbitrase dan APS Legalkan Non Litigasi

post-top-smn
Oleh: Arwin Tambora
Tata cara Arbitrase menurut UU

Tata cara Arbitrase menurut UU

SMN – Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) yang berbunyi,….…..
“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara Litigasi di Pengadilan Negeri”
Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).
Sebenarnya, salah satu instrument efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedural Mediasi di Pengadilan telah melakukan suatu integrasi Mediasi sebagai salah satu bentuk APS. Diperkuat dengan adanya akar budaya masyarakat tradisional kita dalam penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat (Peaceful Deliberations)
Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS akan jadi pilihan yang ideal bahkan pada saatnya akan menjadi lembaga penyelesaian sengketa yang secara fungsional lebih dominan dibandingkan dengan Pengadilan.
Urgensi APS pada akhirnya meruntuhkan paradigma Litigasi (Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan) yang dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang lebih kooperatif (Cooperative Conflict Management), dimana pada prosedural Litigasi yang lebih menonjolkan sisi permainan Menang – Kalah disamping proses maupun putusannya yang terbuka untuk umum membawa dampak negatif hingga melahirkan terdistorsinya keadilan menjadi ketidakadilan.
Jalur Non Litigasi (Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan) sebenarnya sudah diakui sejak lama didalam Peraturan Perundangan di Indonesia, seperti pada penjelasan pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”. Dan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka 10 yang menyatakan “Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternative Dispute Resolution)” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi atau penilaian para ahli.
Focusnya adalah penyelesaian sengketa (Dispute Resolution) dengan alasan bahwa konflik membutuhkan penyelesaian atau menghindari ikhwal yang menciptakan disharmoni di antara para pihak dengan tetap berpegangan pada penyelesaian konflik ke arah yang diharapkan.
Salam Paralegal
post-top-smn

Baca berita terkait