Tuesday, 27 October 2020

Takut Debitur Tak Bayar, BTN MoU dengan Kejari Jember

post-top-smn
Jajaran PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jembermelakukan(MoU) dengan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Jember, Rabu (22/2) pagi di aula pertemuan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember

Jajaran PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember melakukan MoU dengan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Jember, Rabu (22/2) pagi di aula pertemuan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember

(Antisipasi Masalah Hukum Soal Kredit Macet)

Jember, SMN – Guna untuk menghindari munculnya masalah di bidang hukum terhadap kredit macet dan kredit perumahan rakyat (KPR), jajaran PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember, melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaaan Negeri Kabupaten Jember, Rabu (22/2) pagi di aula pertemuan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

“Kegiatan MoU ini sebagai antisipasi langkah jika muncul masalah dalam bidang hukum khususnya bidang perdata dan tata usaha negara (Datum) yang dihadapi BTN berkaitan dengan pinjaman kredit nasabah,” kata Kepala PT BTN Cabang Jember, Dedi Kurniadi, kemarin saat diwawancarai sejumlah media diruang Kasi Datun Kejari Jember.

Potensi terbesar kredit masuk kategori bermasalah dalam bidang kredit perumahan rakyat (KPR) karena terkadang ada nasabah yang tak melanjutkan komitmen untuk menjalankan perjanjian di awal dengan BTN sehingga diperlukan kerjasama dengan kejaksaan jika nantinya berurusan dengan ranah hukum.

Menurut dia, masalah kredit macet yang kerap kali terjadi dalam KPR nilainya bisa mencapai miliaran rupiah sehingga perlu adanya sinergi dengan pihak kejaksaan untuk mengamankan aset Negara tersebut.

“Sampai saat ini ada potensi kredit macet dari sekitar 170 dibitur yang menunggak pembayaran dalam kurun waktu 1 – 3 tahun, sebesar rp 8 miliar,” jelasnya.

Dengan ditandatanganinya kesepahaman dan kesepakatan bersama antara PT BTN Cabang Jember dengan Kejari Jember ini, menurut Kepala Kejari Jember, Ponco Hartono kepada sejumlah wartawan mengatakan kalau hal ini sangat diharapkan bisa tercipta satu kerjasama yang selaras dan saling mendukung dalam rangka optimalisasi untuk penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PT BTN Cabang Jember.

“Hal itu baik di dalam maupun di luar pengadilan secara cepat, tepat dan tuntas dengan tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kajari Jember kepada media.

Dan disampaikan juga oleh Kajari, bahwa bidang perdata dan tata usaha negara yang mempunyai kewenangan sebagai jaksa pengacara Negara (JPN), yang menyiapkan jasa bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah BUMN/BUMD sebagai klien yang memerlukan jasa hukum.

“Jasa hukum ini disediakan oleh kejaksaan dengan nama kantor pengacara negara, dari hasil evaluasi maupun hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa keberadaan dan eksistensi kantor pengacara negara dan JPN ini sungguh sangat diperlukan dan amat bermanfaat dan berdayaguna,” bebernya.

Banyak institusi negara atau pemerintah yang mempunyai unit khusus menangani bidang hukum, namun menurut Ponco, tidak jarang masih memerlukan bantuan jasa hukum kantor pengacara negara, terutama bila masalah hukum.

“Sama seperti yang dihadapi oleh PT BTN Cabang Jember ini, antara lain seperti kredit macet yang dapat berkembang menjadi sengketa hokum. Dan ini memang perlu diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan,” tambahnya.

Dengan mengingat proses ini pada umumnya memakan waktu panjang, maka menurut Ponco untuk lebih efisien dan efektif bila dipercayakan kepada pihak lain yang mempunyai profesi menyediakan jasa hukum litigasi maupun non litigasi yaitu kantor pengacara negara yang ada di instansi kejaksaan.

“Khusus untuk kejaksaan negeri jember sejauh ini tidak sedikit sengketa hukum yang ditangani melalui proses litigasi maupun non litigasi yang diserahkan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD kepada kantor pengacara negara yang ada di Kejari Jember sebagai wakil dan kuasa hukumnya,” imbuhnya pula.

Jasa hukum yang disediakan oleh kantor pengacara negara ditentukan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor : 38 Tahun 2010, diutarakan Kajari Ponco bahwa untuk menyelamatkan kekayaan Negara , untuk memulihkan kekayaan Negara, untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan untuk mencegah timbulnya sengketa hukum dalam masyarakat.

“Jasa hukum tersebut dilaksanakan dalam bentuk penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya,” pungkasnya.

Yang mana pada kegiatan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DMUBMSDA) Pemkab Jember juga melakukan penandatanganan MoU antara  Kajari Jember Ponco Hartanto bersama dengan Kepala DPUBMSDA Rasyid Zakaria, Selasa (21/2) lalu.

Hal itu dilakukan dikarenakan, DPUBSDA Kabupaten Jember mendapatkan anggaran senilai Rp 250 miliar di tahun 2017 ini. Agar lebih aman, DPUBMSDA pun melakukan MoU dengan Kejaksaan Negeri Jember.

MoU ini diharapkan mencegah permasalahan hukum semua proyek di dinas baru ini. Diharapkan pelaksanaan pekerjaan di dinas ini berjalan lancar dan meminimalisir terjadi kecurangan dan korupsi.

Dalam MoU tersebut, Kejari Jember membentuk TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) untuk mengawal kerjasama ini. Menurut Rasyid, nilai total yang dimintakan kerjasama pendampingan dengan kejari Jember nilainya Rp 250 miliar. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait