Thursday, 22 October 2020

Sudah Dua OPD Masuk Daftar Penyelidikan, Tim Saber Pungli Larang Parkir Liar dan Iuran Pendidikan

post-top-smn
Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) yang berlangsung di Pendapa Wedya Graha Ngawi, Kamis (23/3)

Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) yang berlangsung di Pendapa Wedya Graha Ngawi, Kamis (23/3)

Ngawi, SMN – Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) yang berlangsung di Pendapa Wedya Graha Ngawi, Kamis (23/3) membawa kabar miring bagi pemangku jabatan di Ngawi. Walaupun tak menyebeut secara spesifik dinas yang sedang diselidiki, namun tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sudah mendata dua organisasi perangkat daerah yang berpotensi melakukan pungli. “Ah, itu rahasia, tidak mungkin kita buka sekarang karena masih dalam tahap penyelidikan,” ungkap Wakapolres Ngawi Kompol Soehono yang menjadi nara sumber dalam sosialisasi tersebut.

Soehono hanya mengingatkan agar tidak dilakukan upaya-upaya yang dapat menjadi celah melakukan korupsi maupun pungli. Hal ini juga merupakan tanggapan atas banyaknya pertanyaan masyarakat atas adanya pungutan parkir di berbagai tempat yang merupakan pra sarana milik pemerintah. “Padahal di Ngawi sudah ada Perda tentang parkir berlangganan dan sudah diatur pula spot-spot tempat dan jalan yang masuk dalam parkir berlangganan,” ungkapnya.

Apabila petugas yang memungut parkir bukan merupakan tenaga PNS atau diangkat pemerintah, sudah semestinya dinas yang berwenang atas pengelolaan lokasi tersebut memberikan komplain. Ini karena fasilitasnya merupakan pra sarana milik pemerintah yang tidak boleh ditarik parkir lagi. “Kalau memang bukan termasuk wilayah dalam cakupan jasa parkir berlangganan ya harus jelas, ada dasar hukum dan bukti penarikannya, wilayah pribadi, perusahaan swasta dan perorangan, merupakan beberapa tempat yang boleh saja mengatur tata cara parkir mereka sendiri,” ungkap Soehono.

Sementara itu nara sumber kedua Rio Veronika dari Kejaksaan Negeri Ngawi juga menegaskan, berbagai pungutan yang dilakukan terhadap anak didik di sekolah-sekolah diwaspadai sebagai modus pungli yang sering tidak disadari. “Adapun dalihnya seperti untuk wisata, kalender, seragam, map, sampul buku dan sebagainya, hanyalah modus,” ujarnya.

Tentang pungutan yang banyak dikenakan atas nama pembangunan dan pengadaan pra sarana sekolah, Rio juga meminta dilakukan penelitian secara jujur dan logis. Ini karena setiap sekolah harus mengajukan kebutuhan untuk sekolahnya setiap tahun sehingga perencanaan semestinya dibuat lebih matang. “Sering sekali dikatakan, terpaksa meminta iuran lagi lewat persatuan wali murid (komite) karena anggaran yang ada kurang, padahal ini bisa dihindari bila perencanaan dilakukan secara matang,” ungkapnya.

Demikian juga untuk para pelayan masyarakat  termasuk pamong desa, sebaiknya tidak memungut saat mengurus berkas bagi warganya. Hal itu bisa menjadi pungli bila tujuannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. “Sosialisasi mengenai pencegahan pungli ini akan terus kami lakukan dan kami harapkan masyarakat juga tak segan untuk melapor apabila menemui informasi mengenai terjadinya pungli. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait