Thursday, 22 October 2020

Sertifikasi Wartawan dan Verifikasi Perusahaan Bukan untuk Mengebiri Kemerdekaan Pers

post-top-smn

Imam Wahyudi, dari Komisi Pengaduan, Pengembangan dan Pendidikan Wartawan Dewan Pers Indonesia, sedang menyampaikan pentingnya sertifikasi wartawan dan verifikasi perusahaan pers dalam seminar di Surabaya, jumat. (24/8)

Surabaya, SMN – Banyaknya anggapan yang salah mengenai pentingnya sertifikasi wartawan dan verifikasi perusahaan pers, membuat Dewan Pers Indonesia tetap gencar melaksanakan sosialisasi tentang hal tersebut. Imam Wahyudi, dari Komisi Pengaduan, Pendidikan dan Pengembangan Wartawan Dewan Pers Indonesia, mengingatkan bahwa sertifikasi wartawan dan verifikasi perusahaan pers bukan untuk mengebiri kemerdekaan pers. “Pers itu penting sebagai sumbe informasi yang harus bisa dipercaya masyarakat, sehingga dalam penyajiannya diperlukan aturan dan kriteria, banyak orang boleh menyebut sebagai media, tetapi tidak semua media kemudian bisa disebut sebagai pers,” ungkap Imam Wahyudi saat memberikan materi dalam seminar tentang Sertifikasi Wartawan dan Verifikasi Perusahaan Pers di Surabaya 24 Agustus lalu.

Imam Wahyudi mengatakan, pers adalah media yng menyajikan informasi yang diatur dalam UU Pers. Dalam UU Pers tidak diikuti peraturan pemerintah karena kalau hal itu dilakukan maka pelaksanaan fungsi pres kembali dalam wewenang pemerintah dan itu menyalahi kemerdekaan pers. Karena itulah insan pers kemudian diberi wewenang untuk memilih wakil-wakilnya sendiri yang kemudian duduk sebagai dewan pers. “Jadi dewan pers itu diambil masing-masing tiga orang dari masyarakat, dari wartawan dan dari perusahaan pers, ini justru pemilihannya tidak ada campur tangan pemerintah,” katanya.

Salah satu yang sudah dilakukan Dewan Pers adalah melaksanakan MOU dengan aparat hukum sehingga setiap sengketa pers akan dimintakan rekomendasi dengan DP lebih dahulu. “Tetapi yang akan menjadi sengketa pers adalah yang terkategori perusahaan pers yaitu yang sudah terverifikasi,” katanya.

Secara administratif, verifikasi administrasi mudah karena hanya mencakup tentang PT dan penanggungjawab. Namun Imam Wahyudi mengingatkan bahwa isi atau content tentang pemberitaan media akan menjadi pengamatan bagi DP dalam memutuskan pemberian rekomendasi sebuah perkara pers.

Sedangkan sertfikasi wartawan diperlukan untuk menjaga agar profesi tersebut memiliki standar, Karena fungsi pers sebagai penyaji informasi bagi publik sangatlah penting. Elemen-elemen kunci sebagai wartawan harus dikuasai dan hal itu bukanlah hal yang sulit asalkan seseorang sudah terbiasa melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai wartawan. Tiga jenjang diberikan oleh DP dalam sertifikasi wartawan yakni jenjang wartawan muda, madya dan utama. “Pengujinya adalah lembaga-lembaga uji yang sudah disertifikasi oleh Dewan Pers Indonesia,” ujar Imam Wahyudi. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait