Saturday, 8 May 2021

Sekti Prihatin Atas Kasus Tanah Yang Menimpa Luwuk Kabupaten Banggai

post-top-smn

Jember, SMN – Persoalan tanah di Indonesia yang tak kunjung redam dan belum ada penyelesaiannya. Salah satunya persoalan tanah yang dibawah naungan Serikat Petani Independen (Sekti) Jember.

Dengan tidak selesainya kasus tanah ini, Sekti mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Menurut Koordinator Sekti Jember, M Juma’in kepada media mengatakan bahwa Reforma Agraria yang dijanjikan oleh Presiden yang tertera dalam nawaacita terutama cita ke lima (5) yaitu Reforma agraria dan landreform.

“Dan landasan dasar nawacitanya adalah Pancasila terutama sila kelima, UUD 1945 yaitu pasal 33 ayat 3, UUPA no 5 tahun 1960, ketetapan MPR no. 9 tahun 2001 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya dan seterusnya akhirnya dituangkan dalam RPJMN dan RKP,” jelasnya kepada media, tadi siang.

Diungkapkan lagi oleh Juma’in bahwa Reforma Agraria itu adalah menata ulang ketimpangan kepemilikan, penguasan, dan pemanfaatan terhadap tanah untuk kemakmuran rakyat.

“Hal itu menitik beratkan dengan menata ulang ketimpangan kepemilikan tanah yang harus lebih diprioritaskan dan lebih didahulukan oleh Presiden. Dan dalam pelaksanaannya, karena dalam RKP tahun 2018 pun Reforma agraria menjadi agenda kerja beliau,” bebernya.

Namun pada realitanya, kata Juma’in, banyak pengusaha dan tuan tanah yang menggunakan jalur lain untuk mencaplok dan menyelesaikan permasalahan tanah di negeri ini.

“Mereka menggunakan jalur peradilan yang rawan dibuat permainan karena publik sulit mengontrolnya. Disisi lain aparat kepolisian harus mengeksekusi dan menjalankan putusan pengadilan yang putusannya sudah terkontaminasi,” ujarnya.

“Kalau sudah begini, pilihannya adalah harus berbenturan dengan warga dan petani dilapangan,” tambahnya.

Seperti kejadian saat ini di kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, telah terjadi penggusuran paksa oleh aparat gabungan Brimob dan TNI mendirikan tenda menutup jalur akses masuk wilayah eksekusi.

“Dari ɛeristiwa itu ada 26 warga di tangkap, padahal surat BPNRI Kanwil Sulteng nomor 899/72/VI/2017, perihal penjelasan eksekusi Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sudah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mengalami perluasan dari objek yang sebenarnya sehingga sudah merambah terhadap tanah-tanah warga yang sudah memiliki kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik. Dan itu semua bersumber dari Seknas Konsorsium Pembaruan Agraria /KPA di Jakarta,” lanjutnya.

Berdasarkan beberapa hal di atas, ditegaskan oleh Juma’in Sekti Jember menyatakan sikap pertama, Pemerintah Pusat segera menyelesaikan permasalahan agraria / tanah yang sering menghias negeri ini.

“Kedua, Sekti prihatin atas kasus dari salah satu konflik agraria / tanah, di kelurahan Simpong, kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai, propinsi Sulawesi Tengah lagi memanas, ada penggusuran disana.

“Dengan kejadian tersebut SEKTI Jember, ikut prihatin, dan membantu mereka dengan mengeluarkan pernyataan sikap ini. Dan meminta Brimob dan TNI untuk menarik pasukan dari Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Dan meminta membebaskan para warga yang di tahan tersebut,” pungkasnya. (afu)

post-top-smn

Baca berita terkait