Wednesday, 15 July 2020

Revisi Perda Pelayanan Publik, DPRD Akan Undang ORI Perwakilan Jatim

post-top-smn
Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur

Jatim, SMN – Setelah menyetujui pembubaran Komisi Pelayanan Publik (KPP) karena ada tumpang tindih atau kerjanya sama dengan Ombudsmen Repebulik Indonesia (ORI), Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan mengundang pihak ORI perwakilan Jatim untuk melakukan revisi tentang perubahan perda tentang pelayanan Publik.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fatchullah saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (16/2) mengatakan dengan dilibatkannya ORI dalam pembahasan perubahan perda pelayanan publik ini nanti diharapkan semua pelayanan publik dapat ditangani secara baik. “Dengan dibubarkan KPP, kami berharap Ombudsmen RI dapat menangani semua masalah pelayanan publik di Jatim,” ujarnya.

Ia menjelaskan,Komisi A DPRD Jatim terus melakukan pembenahan dan revisi terhadap perubahan Perda Pelayanan publik dengan mengundang Stakeholder terkait baik dengan pihak swasta dan juga pemerintah provinsi Jatim.

“Meski problematika pelayanan publik sudah menurun, pihak tetap berharap agar ORI perwakilan Jatim untuk tetap memantau pelayanan publik di Jatim, yaitu dengan melakukan penambahan petugas di kabupaten/kota di Jatim,”ujarnya.

Sementara itu Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Renville Antonio mendesak pemerintah tetap konsisten untuk menegakkan pelayanan publik di Jatim meski KPP Jatim dibubarkan.

“Dengan dibubarkan KPP Jatim tentunya pemerintah harus menggandeng pihak swasta untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Nanti swasta atau NGO yang melakukan pemantauan diberi kewenangan penuh untuk mengawasi pelayanan publik,” ujarnya.

Soal keberadaan ORI (Ombudsmen Republik Indonesia) Renville merasa yakin lembaga tersebut tidak akan mampu memantau semua pelayanan publik di Jatim. “Saya yakin tak mampu dengan anggotaan 5 orang bisa pantau pelayanan publik di Jatim. Lebih baik libatkan NGO saja. Saya yakin mereka bisa cari dana sendiri untuk pemantauan pelayanan publik di Jatim,”ujarnya.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Jatim dan Gubernur setuju dengan pembubaran Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim. Hal ini sudah dikonsultasikan ke Depdagri maupun Ombudsmen pusat yang setuju dilakukan pembubaran Alasannya, karena telah berdiri ombudsmen yang memiliki tugas dan fungsinya (tupoksi) yang sama.

post-top-smn

Baca berita terkait