Sunday, 27 September 2020

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Dua Raperda Segera Ditetapkan Menjadi Perda

post-top-smn
Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang

Malang, SMN Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang  penyelenggaraan bantuan hukum dan penyelenggaraan ketenagakerjaan yang telah disampaikan pada rapat paripurna oleh Bupati Malang pada tanggal 24 Februari yang lalu.maka untuk menindaklanjuti hal tersebut  fraksi fraksi DPRD kabupaten Malang melalui juru bicara menyampaikan tanggapannya pada rapat paripurna pada selasa (8/3).

Pada sidang paripurna kali ini disampaikan oleh juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuncoro SH. dalam tanggapannya menyampaikan  terhadap dua raperda pertama raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, kami berterima kasih atas respon Bupati Malang mendukung gagasan DPRD dalam meberikan bamtuan hukum khusuanya kepada masyarakat miskin, serta secara umum kepada semua masyarakat kabupaten malang yamg terampas haknya sebagai hak konstitusional dalam segala bidang.begitu pentingnya raperda ini, sehingga menjadi prioritas pembahasan diawal tahun 2016.disamping memang amanah undang undang serta kebutuhan masyarakat.

Setelah raperda ini disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (PERDA), alokasi anggaran bantuan hukum dapat dibahas badan anggaran (BANGGAR) beserta tim anggaran kabupaten Malang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebagai bentuk kehati hatian dalam pemberian bantuan hibah berupa anggaran bantuan hukum perlu dilakukan konsultasi ke instansi instansi terkait, agar dalam implemsntasi perda nanti tidak banyak kendala yamg berarti.

Adapun anggaran yang berasal dari APBD Propinsi maupun APBN tentu akan di koordinasikan dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan mekanisme dan persyaratan penyalurannya juga akan diatur agar tidak tumpang tindih serta dapat dipertanggung jawabkan. Dimana anggaran diberikan setelah pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan penyelesaian perkara yang di tangani.

Terhadap psenyaluran dana litigasi,  pemberian bantuan hukum per perkakara, atau per kegiatan,  hibah, bantuan lain yang tidak mengikat dan syarat syarat pemberi bantuan hukum juga akan dibahas lebih teknis antara panitia khusus (PANSUS) bersama tim raperda Pemkab Malang. Dengan mengacu pada undang undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan PP no 42  tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Sedangkan raperda ke dua yaitu tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan juga disampaikan bahwa didalam penyelenggaraannya terdapat beberapa subtansi sebagai isu penting antara lain dalam pembagian urusan bidang ketenaga kerjaan, penyelenggaraan serta pengawasannya yang semula semua menjadi kewenangan pemerintah kabupaten beralih menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

Hal tersebut akan dicermati bersama saat dalam pelaksanaan pembahasan antara panitia khusus DPRD bersama tim raperda pemkab Malang dengan memperhatikan UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenaga keejaan dan UU NO 23 Tahun 2014 te H yang pemerintah daerah dengan tidak mengesampingkan perda kabupaten Malang No 7 tahun 2005 tentang pelayanan dibidang ketenaga kerjaan dan perda No 3 tahun 2014 tentang restribusi perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Terkait upaya upaya pemrintah kabupaten Malang tentang perlindungan pekerja/buruh dengan Masyarakat Ekonmi Asean (MEA) pihaknya mendukung penuh, dimana para pekerja berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga tidak ada diskriminasi dengan tenaga kerja asing. (jun/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait