HomeBERITARapat Paripurna DPRD, Agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi

Rapat Paripurna DPRD, Agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi

Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri mewakili Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di palabuanratu Sukabumi. . Jumat, (21 Juni 2024).

Sukabumi, SMN – Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri mewakili Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di palabuanratu Sukabumi. Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi itu membahas tentang penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2023. Jumat, (21 Juni 2024).

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati H Iyos Somantri mengucapkan rasa terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masing-masing fraksi DPRD atas sumbang saran, masukan dan penyempurnaan terhadap Raperda tentang laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Sumbang saran dan masukan dari masing-masing fraksi DPRD akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kesepakatan bersama,” ucapnya.

Pemkab akan terus melakukan berbagai inovasi dalam penyusunan kebijakan dan melakukan investasi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan, sehingga upaya tersebut akan berorientasi kepada peningkatan asli daerah (PAD).

Tak hanya itu, Pemda pun akan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawsan pelaksanaan APBD, mulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten.

“Dalam musrenbang ini masyarakat bisa mengusulkan pembangunan yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka,” tambahnya

Lebih jauh Bupati menjelaskan, pendapatan Kabupaten Sukabumi sejauh ini belum seutuhnya maksimal karena masih kurangnya pengelolaan data base. Kendati demikian, nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor objek pajak (NOP) akan menjadi penyepadanan.

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 ini secara umum telah sesuai dan dapat disepakati untuk ditetapkan menjadi sebuah Perda. (RB)

ARTIKEL TERBARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA