Friday, 23 October 2020

PT DOSAN JAYA Tidak Memenuhi Iuran BPJSTK

post-top-smn

PT. DOSAN JAYA (DNJ) yang berloksi di Jalan Raya Siliwangi Kampung Cipangulaan Rt 06/02 Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Sukabumi, SMN – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan, sebelumnya kita kenal dengan JAMSOTEK sebagai salah satu Jaminan Sosial Ketenagkerjaan, sekarang dirubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan / BPJSTK.

Setiap Perusahaan meski sudah resmi terdaftar sebagai Perusahaan Peserta Program (P3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tidak semua Perusahaan patuh membayar iuran.

Seperti PT. DOSAN JAYA (DNJ) yang berloksi di Jalan Raya Siliwangi Kampung Cipangulaan Rt 06/02 Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam menghindari kewajiban Perusahaan dari kepesertaan Karyawan ke dalam Program BPJSTK,  Perusahaan seringkali melanggar dengan tidak membayarkan kepesertaan BPJS bagi Karyawannya.

Menurut salah satu mantan Karyawan PT DOSAN JAYA Abdulrahman (25) ketika ditemui Wartawan SMN mengatakan,” Saya Peserta BPJS/JAMSOSTEK Ketenagakerjaan yang di daftarkan oleh PT DOSAN JAYA, kemudian saya keluar dari PT DOSAN JAYA, dan berniat mencairkan saldo BPJS/JAMSOSTEK, info yang saya terima dari pihak BPJSTK, saldo belum bisa dicairkan karena belum di Non Aktifkan oleh PT DOSAN JAYA, kemudian saya konfirmasikan hal tersebut kepada HRD PT DOSAN JAYA, dan HRD membenarkan hal tersebut dengan alasan menunggu bagian finance melakukan pembayaran,” Ungkapnya.

Perusahaan yang memiliki lebih dari sepuluh Pekerja wajib memenuhi bagi karyawannya empat Program utama dari BPJSTK, selain program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Perusahaan juga wajib membayar Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Menurut E. Hamid Pemerhati Perusahaan,” Apabila Perusahaan telah memotong upah Pekerja sebagai iuran BPJS, tapi tidak menyetorkan pada BPJS, Perusahaan dapat dikenakan Pasal Penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.,” Ungkap E. Hamid.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap Perusahaan bagi Tenaga Kerja yang melakukan Pekerjaan dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Dalam amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 55 Tentang BPJS dan PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang pemberian sanksi kepada Perusahaan, dan ancaman bagi Perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah hukuman delapan tahun penjara atau denda Rp 1 miliar apabila melanggar ketentuan Pasal 19, selain itu izin usaha dari Perusahaan yang bersangkutan juga bisa dicabut oleh Pemerintah.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan Program Negara yang harus dipatuhi oleh seluruh Perusahaan untuk Kesejahteraan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan diawasi oleh OJK, BPK, BPKP, maka harus dilakukan teguran atau sanksi Administratif kepada Perusahaan tersebut berdasarkan data yang valid. (Fad)

post-top-smn

Baca berita terkait