Saturday, 8 May 2021

Prestasi Kinerja Meningkat Pesat, Trenggalek Raih Bintang Tiga dari Kemendagri

post-top-smn

Pemerintah Kabupaten Trenggalek meraih penghargaan dengan status Sangat Tinggi Bintang Tiga dari Kementerian Dalam Negeri dalam acara Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta, Rabu (25/4/2018)

Trenggalek, SMN – Kabupaten Trenggalek dalam 2 (Dua) tahun perjalanan di bawah kemudi Bupati, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan pasangnyanya H. Moch. Nur Arifin berhasil meningkatkan Rangking Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meraih status “SANGAT TINGGI BINTANG TIGA” yang merupakan penghargaan bergengsi atas raihan prestasi kinerja untuk wilayah Kabupaten yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam puncak Acara  Hari Otoda ke XXll Tahun 2018 di Jakarta.

Atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Tahun 2016, H. Moch. Nur Arifin sebagai Plt. Bupati Trenggalek yang sementara waktu menggantikan Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc yang tengah cuti di luar tanggungan negara karena sedang mengikuti rangkaian Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018, diundang dan hadir secara pribadi dalam acara Malam Apresiasi  Kinerja Pemerintah Daerah pada 25/04/2018 di Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BPKP dan pejabat tinggi lingkup Kemendagri.

Raihan tersebut sebagai bentuk reward / penghargaan atas kewajiban Pemerintah Kab. Trenggalek dalam memenuhi dan memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kewajiban ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun. Dan disampaikan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

Kabag. Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, Drs. Edi Soeprianto sebelum sesi acara menyampaikan, “Ada beberapa tahapan yang dilakukan Evaluator yang akan melaksanakan evaluasi dan verifikasi.

Pertama, Evaluator dari Tim Daerah (Pemerintah Prov. Jawa Timur, Inspektorat Prov. Jawa Timur dan BPKP Perwakilan Jawa Timur) melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sekitar Bulan Mei s/d Juni. Kemudian menghitung ketepatan jumlah anggaran, jumlah personel dan mendata capaian kinerja. Juga memastikan tersedianya data pendukung pada setiap capaian kinerja serta menyusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan EKPPD oleh Tim Nasional.”

“Yang ke-Dua, Evaluator Tim Nasional (Kemendagri dan BPKP Pusat) melaksanakan Evaluasi atas kinerja pada bulan Oktober di setiap tahunnya dan meminta Evaluator Timda didampingi penyusun LPPD Kabupaten untuk melaksanakan EKPPD”, lanjutnya.

Dari rangkaian penilaian Tim atas 700 indikator yang sudah ditetapkan Kemendagri melalui proses yang panjang tersebut pada Tahun 2015, Kab. Trenggalek mendapat peringkat ke – 95 Nasional untuk kategori Kabupaten dengan skor nilai 3,1201. Berikutnya meningkat drastis pada Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 – 53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional, Kab. Trenggalek mendapat peringkat 15 Nasional untuk kategori Kabupaten dengan skor nilai 3,4722. Hal tersebut merupakan raihan prestasi kinerja  status “SANGAT TINGGI BINTANG TIGA” yang disematkan Kemendagri.(hms/adv/ed)

post-top-smn

Baca berita terkait