HomeJAWA BARATPolemik Selesai, Komisi D DPRD Kota Depok Nilai Program PMT Lokal Harus Di Lanjutkan

Polemik Selesai, Komisi D DPRD Kota Depok Nilai Program PMT Lokal Harus Di Lanjutkan

Babai Suhaimi, (Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok)

Depok, SMN – Setelah sebelumnya viral dan menjadi polemik, Komisi D DPRD Kota Depok memberikan kesimpulan bahwa polemik pemberian makanan tambahan (PMT) lokal tahun 2023 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok telah selesai, seiring dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan.

Sebelumnya diutarakan beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi menemukan sejumlah kekurangan terkait program PMT lokal. Babai mengungkapkan, Komisi D Kota Depok melakukan pendalaman terhadap program PMT lokal tersebut, dengan melakukan komunikasi dan rapat dengan Dinkes maupun menggali informasi dari berbagai pihak di lapangan, termasuk penerima PMT lokal.

“Berdasarkan hasil pendalaman diambil kesimpulan bahwa program ini tidak bisa tidak dilaksanakan. Program PMT harus tetap berjalan dan saat ini sudah selesai dilaksanakan selama 28 hari,” ujar Babai Suhaimi.

Babai menginformasikan, Program PMT lokal ini merupakan program apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Kota Depok, dan dinilai telah mampu melakukan penurunan angka stunting.

Babai juga menyampaikan terkait evaluasi jenis menu PMT lokal yang sempat mendapatkan kritik, langsung dijawab Dinkes dengan melakukan perubahan.

“Salah satunya yang menjadi evaluasi Komisi D adalah terhadap jenis makanan yang diberikan, seperti nugget tempe yang sempat menjadi perbincangan penerima bahwa basi, asem dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih lanjut Babai menjelaskan, dari sisi makanan Dinkes sudah melakukan evaluasi menu dari nugget tempe diganti dengan stik kentang ayam dan makaroni telur kukus.

Selanjutnya, tahu juragan diganti dengan sop bakso ayam ikan, puding kentang diganti dengan telur sembunyi, dan otak-otak diganti dengan puding telur lele kacang hijau.

“Menu-menu yang awalnya dinilai tidak menarik dan tidak disukai langsung diganti dan dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Kedua, dari sisi pelaksanaan telah disepakati bahwa program PMT lokal tidak hanya berfokus pendistribusian, tapi juga memberikan pemberdayaan kepada ibu-ibu orangtua balita stunting.

“Hal ini dilakukan dengan berbagai penyuluhan, sosialisasi,dan kegiatan demo memasak, yang bertujuan memberikan edukasi kepada ibu-ibu bagaimana menyajikan makanan bergizi kepada anak. Kegiatan ini dilakukan di 11 kecamatan,” jelasnya.

“Bukan hanya pemberian makanan bergizi yang perlu dilakukan, namun pemahaman dan pentingnya sosialisasi makanan bergizi bagi anak balita juga disampaikan ke orangtua,” tambahnya.

Tidak hanya sosialisasi secara langsung, di setiap Puskesmas dibuat tutorial tentang menu bergizi dan pamflet mengenai jenis makanan yang baik dengan gizi yang bagus untuk anak balita, namun dengan biaya seefisien mungkin.

Evaluasi juga dilakukan Komisi D DPRD Kota Depok terkait penyedia PMT lokal yang sebelumnya adalah WUB (wira usaha baru) menjadi UMKM.

“WUB selaku penyedia PMT lokal menimbulkan asumsi apakah mampu, punya pengalaman, dan memiliki sertifikasi, sehingga diberikan kepercayaan sebagai penyedia PMT lokal,” jelasnya.

Dari hasil evaluasi, Dinkes mengubah penyedia PMT lokal dari WUB kepada UMKM yang memiliki sertifikasi terkait keahlian yang sesuai.

“Selain itu, Dinkes juga turun langsung melakukan peninjauan ke UMKM untuk memastikan profesional, memiliki sertifikasi, serta memiliki tempat yang higienis dan sehat,” tambahnya.

Keempat, evaluasi dilakukan Komisi D DPRD Kota Depok berkaitan penyajian dengan menggunakan toples dengan harga yang beragam, sehingga menimbulkan tanda tanya besar.

“Setelah dievaluasi, perubahan dilakukan terkait kemasan, ada penyeragaman yang baik, menarik, sehingga tujuan agar makanan bisa dinikmati dari sisi kemasan sudah dilakukan,” ujarnya.

Babai menambahkan, dari laporan hasil pelaksanaan kegiatan PMT lokal tidak hanya soal pemberian makanan tersebut, namun ada pengaruh signifikan pada kenaikan berat badan.

“Dari grafik yang diperlihatkan ke Komisi D, berat badan anak yang menerima PMT lokal mengalami kenaikan,” tutupnya. (dk/dbs)

ARTIKEL TERBARU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA LAINYA