Saturday, 28 November 2020

Pokdarwis Minta Wisata di Lumajang Lebih Diperhatikan

post-top-smn
Audensi Asosiasi Pokdarwis Lumajang dengan Wabub dr. Bunataran.

Audensi Asosiasi Pokdarwis Lumajang dengan Wabub dr. Bunataran

Lumajang, SMN – Pembangunan di sektor wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lumajang nampaknya masih belum  maksimal dan masih mendapat banyak sorotan dari sejumlah kalangan. Dari Asosiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) misalnya, mereka menilai selama ini kepariwisataan di Lumajang masih belum diperhatikan secara maksimal.

“Kita meminta kepariwisataan di Lumajang agar diopeni (diperhatikan,red),” kata Ristika Maliyana, pengurus Asosiasi Pokdarwis Lumajang.

Bahkan, ketidakpuasan mereka pada pemangku kebijakan di sektor pariwisata ini sudah disampaikan pada Wakil Bupati Lumajang dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes secara langsung pada waktu lalu. Dalam audensi itu, mereka menyampaikan unek-unek dan keluhan selama ini yang dirasakan.

Seperti diketahui, selama ini Pokdarwis yang terbentuk di 21 kecamatan banyak yang telah mengelola objek wisata yang ada di daerahnya dengan cara mandiri. Dengan keterbatasan anggaran tentunya tidak maksimal. Sehingga mereka meminta pada pemerintah untuk ikut mendukung dalam finansial sehingga nantinya potensi yang ada bisa sangat maksimal.

“Ibaratnya kita dilahirkan dari si A (pemerintah,red) jadi si A yang harus ngopeni (memperhatikan, red),” kata Lia pada Memo Timur.

Lia menegaskan, meminta pada pemerintah dalam hal ini Disbudpar agar bisa adil dalam penggarapan wisata di semua kecamatan. Tidak pilih kasih di kecamatan tertentu saja. Harus merata, sama semua.

“Namun Wabub sudah janji. Katanya mau adil ke semua Pokdarwis. Tidak pilih-pilih. Contohnya saat ini seperti B29 saja kelihatannya yang diperhatikan,” ujarnya.

Kata Lia, Wabub juga menjanjikan anggaran bagi semua Pokdarwis untuk mengembangkan wisata di masing-masing wilayahnya. Namun perlu dipahami, jumlahnya tiap kecamatan memang tidak akan sama. Melihat tingkat potensial dari masing-masing objek wisata.

Selama ini, Lia menjelaskan, Pokdarwis memang harus mandiri dalam mengelola objek wisata yang ada di daerahnya. Kalau ingin ada anggaran dari pemerintah harus dibangun atau dimajukan dulu.

“Kita harus usaha dulu, nanti baru dirangkul (pemerintah),” pungkasnya. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait