Friday, 7 May 2021

PERKAWINAN MASSAL BAGI PEMELUK AGAMA HINDU

post-top-smn


LUMAJANG, SMN— Pasangan suami–istri beragama Hindu di Kabupaten Lumajang, yang belum memiliki Akta Nikah, berjumlah 1.885 .

Hal itu, disampaikan Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M. Kes., saat Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Pencatatan Perkawinan massal bagi pemeluk agama Hindu di Pura Mandara Giri Semeru Agung, Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, pada Rabu, (09/05).

Disampaikan Plt Bupati, bahwa di Kabupaten Lumajang terdapat 5.981 pasangan suami–istri penganut Hindu. Namun, yang memiliki Akta Nikah, baru 4.096 pasangan.

Plt. Bupati juga menyampaikan, bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi keluarga pemeluk Hindu lainnya yang belum memiliki Akta Perkawinan.

Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes., mengatakan kalau hal ini menunjukkan bahwa cakupan akta perkawinan di Kabupaten Lumajang masih jauh dari harapan kita semua.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan kesan kepada penduduk non muslim, untuk dapat memperoleh akses dengan mudah, agar bisa mendapatkan dokumen yang sah menurut negara, yaitu akta perkawinan”, ungkapnya.

dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes. juga menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat, akan mendapat sanksi hukum.

“Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara tidak sah, karena belum tercatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan, baik istri maupun anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya”, imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Edy Sumianto, S. Ag., berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan keringanan tentang persyaratan seperti masalah akta kelahiran. Untuk perkawinan secara agama Hindu sudah sah, namun secara hukum masih belum, karena kesadaran umat yang masih bermasalah dalam administrasi kependudukan, ketika akan mencatatkan perkawinan, persyaratannya masih kurang lengkap.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat membantu umat hindu agar dapat melaksanakan pencatatan perkawinannya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat, SH. M.Hum., menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan tertib administrasi
Kependudukan, khususnya pencatatan perkawinan bagi penduduk non muslim.

“Adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum para pihak, sekaligus jaminan dan perlindungan terhadap hak – hak tertentu yang timbul karena perkawinan”, jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 79 pasangan, terdiri dari Kecamatan Senduro 60 pasangan, Pasrujambe 5 pasangan, Gucialit 12 pasangan, Candipuro 1 pasangan dan Pronojiwo 1 pasangan. (Atk).

post-top-smn

Baca berita terkait