Sunday, 20 September 2020

Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015

post-top-smn
Suasana rapat paripurna

Suasana rapat paripurna

Malang, SMN – Rapat Paripurna yang dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dihadiri Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang, Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten dan para pejabat Pemerintah Kabupaten Malang, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang. Rapat Paripurna dilaksanakan pada Selasa, Tanggal 14 Juni 2016, dengan juru bicara Suwarno.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana Bupati menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut memuat laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah.

Penyampaian Bupati atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 bahwa: 1) Realisasi Pendapatan sebesar 3 Trilyun 471 Milyar 281 Juta 6 Ribu 610 Rupiah 73 Sen, 2) Realisasi Belanja sebesar 3 Trilyun 218 Milyar 638 Juta 40 Ribu 115 Rupiah 75 Sen, 3) Penerimaan Pembiayaan sebesar 427 Milyar 161 Juta 196 Ribu 272 Rupiah 67 Sen, 4) Pengeluaran Pembiayaan sebesar 8 Milyar 111 Juta 913 Ribu 987 Rupiah 10 Sen, 5) Pembiayaan Netto sebesar 419 Milyar 49 Juta 282 Ribu 285 Rupiah 57 Sen, 6) Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 352 Milyar 93 Juta 880 Ribu 267 Rupiah 55 Sen.

Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015, fraksi-fraksi memberikan apresiasi atas kinerja Bupati beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjukkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun Anggaran 2015 mengalami pelampauan sebesar 1,1 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 Trilyun 433 Milyar 620 Juta 11 Ribu 35 Rupiah 70 Sen dengan realisasi sebesar 3 Trilyun 471 Milyar 281 Juta 6 Ribu 610 Rupiah 73 Sen, yang berarti ada kenaikan sebesar 37 Milyar 660 Juta 995 Ribu 575 Rupiah 3 Sen.

Hal yang perlu disampaikan: 1) Terhadap Laporan Perubahan Anggaran Lebih tersaji Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2015 sebesar Rp 352.093.880.267,55. Sedangkan Saldo akhir per 31 Desember 2014 sebesar Rp 390.957.110.050,91. Dari data tersebut terdapat fakta bahwa Saldo Akhir Tahun dalam 2 Tahun terakhir adalah sangat besar, dengan harapan pada APBD 2016 tidak terjadi Saldo Akhir Tahun yang begitu besar.

1) urusan bidang kesehatan, upaya pembinaan terhadap layanan kesehatan di semua tingkatan, 2) penataan ruang, perlu dilakukan koordinasi, 3) Pengoperasian Bandara Abdulrachman Saleh sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal, 3) mempertahankan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan RI, 4) Sosialisasi akan pentingnya peran masyarakat terhadap perkembangan pariwisata 5) Penurunan realisasi Retribusi PAD dari retribusi di Stadion Kanjuruhan, 6) hambatan dan kendala sebagaimana secara umum hampir sama persis dengan hambatan dan kendala yang terjadi di Tahun 2014, 7) Realisasi Anggaran Dana Desa baik ADD maupun DD, tahun 2015 hampir 100 % dapat terealisasi, 8) Dalam rangka memantabkan keberlangsungan Perusahaan Daerah yang bersih dan sehat dan memberikan manfaat yang besar baik secara ekonomi maupun sosial, penjelasan secara deteil terhadap Kebocoran air di PDAM yang mencapai angka 30 % setiap tahunnya, penjelasan terhadap kebijakan yang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan PT Jasa Yasa dan PT Artha Kanjuruhan yang setiap tahunnya tidak mampu memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penjelasa penyelesaian PT KIGUMAS, 9) menghasilkan pengurangan pembelanjaan daerah. Tahun Anggaran 2015 yang dianggarkan sebesar 3 Trilyun 526 Milyar 154 Juta 382 Ribu 755 Rupiah 56 Sen terealisasi sebesar 3 Trilyun 218 Milyar 638 Juta 40 Ribu 115 Rupiah 75 Sen, atau kurang 8,7 persen.

Dengan diraihnya penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Malang. Semoga apa yang telah dicapai bisa menjadi pendorong untuk mempertahankan dengan memberikan pelayanan dan pengabdian yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Malang. (Adv/Jun)

post-top-smn

Baca berita terkait