Sunday, 20 September 2020

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016

post-top-smn
Suasana

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016

 Malang, SMN – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 yang disampaikan pada Rabu (24/8).

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan aata Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat melakukan perubahan APBD apabiIa terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih dari tahun sebelumnya harus digunakan, Keadaan Darurat dan Keadaan luar biasa.

Adapun perkembangan keadaan yang menyebabkan perlu penyesuaian dalam APBD tahun anggaran 2016 ini, adanya pergeseran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bergeser dan pendapatan lain-lain yang sah ke DAK non Fisik, pemotongan DAK 10%, tambahan pendapatan baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Perimbangan, serta adanya saldo anggaran lebih tahun 2015. Dari hasil audit BPK yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2016 ini. Namun, perubahan tidak menyangkut substansi perencanaan seperti: Tema dan Prioritas Pembangunan, urusan yang ditangani, SKPD yang menangani, kondisi ekonomi makro dan prospek perekonomian tahun 2016, termasuk juga kebijakan pendapatan dan belanja tidak mengalami perubahan.

Pendapatan Daerah ada sekitar Rp. 3.602.974.973.709,47 dan bertambah Rp. 505.805.339.570,52 atau 16,33%, yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.305.138.987,47, bertambah Rp. 3.517.931.772,52.

Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp. 147.710.000.000, bertambah Rp. 9.250.000.000. Pada sisi Retribusi Daerah semula ditetapkan, sebesar Rp. 38.125.100.320, setelah perubahan menjadi Rp. 35.260.406.591, berkurang Rp. 2.864.693.729. Pengurangan tersebut utamanya karena pergeseran Retribusi pelayanan umum dan Pendapatan BPJS.

Dana Perimbangan menjadi Rp. 2.490.841.750.760, bertambah Rp. 627.194.300.167. Dana Alokasi Umum (DAU) ada Rp. 1.694.884.660, bertambah Rp. 81.722.883.000; Dana Alokasi Khusus menjadi Rp. 648.632.436.760, bertambah Rp. 540.444.636.760. Adapun Lain-lain Pendapatah Daerah yang sah 682.820.183.662 Milyar 82 Juta 183 Ribu 662 Rupiah, berkurang Rp. 156.567.992.369.

Dari sisi Belanja Daerah sebesar 3.924.680.853.677,2, bertambah 662.516.370.113,7 Sen, yang terdiri dari: Belanja Tidak Langsung sekitar Rp. 2.308.824.574.541, bertambah 314.253.740.298; Belanja Langsung menjadi 1.615.244.279.136,2, bertambah 348 Milyar. Dari Sisi Penerimaan Pembiayaan, 352 Milyar, bertambah 156 Milyar 711 Juta Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan.

Sumber daya keuangan yang sangat terbatas tersebut tentunya harus dapat secara optimal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan meliputi 34 urusan wajib dan urusan pilihan yang dijabarkan kedalam program/kegiatan SKPD, tersebar pada 33 kecamatan, 378 desa/kelurahan; dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan dengan mengedepankan prioritas kebutuhan. Dalam kesempatan ini pula disampaikan dokumen Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2016 dan Nota Keuangannya yang merupakan rincian dan penjelasan dan ringkasan perubahan APBD yang telah disampaikan, untuk dilanjutkan dengan agenda pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku. (Adv/Jun)

post-top-smn

Baca berita terkait