Wednesday, 21 October 2020

Penggunaan Dana Desa 2016 Desa Ngembat, “Tidak Tepat Pada Porsinya”

post-top-smn
Balai desa Ng

Balai desa Ngembat

Mojokerto, SMN – dalam membangun desa tertinggal pemerintah mengucurkan anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kecil, sehingga terwujud desa maju dari desa tertinggal menuju desa percontohan. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah memberi anggaran sejenis dana desa (DD) yang bersumber dari APBN. Dalam penggunaan dana desa kementrian desa sudah memberi aturan sesuai permendes 21 tahun 2015 yang sekarang diubah permendes 22 tahun 2016.

Yang isinya: prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk membangun infrastruktur antara lain jalan,irigasi,jembatan sederhana,dan talut,bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu di prioritaskan,diantaranya posyandu dan paud.

Jika infrastruktur sarana dan prasarana desa sudah baik,maka dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti badan usaha milik desa (BUMD), pembentukan kader pemberdayaan masyrakat desa (KPMD), dan pembangunan kapasitas ruang belajar masyarakat didesa dalam realisasinya masyarakat berhat menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai musyawarah desa (MUSDES) sebagaimana yang telah diaturkan didalam undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa”!!!

Dalam hal ini ada dugaan realisasi dana desa tahun anggaran 2016 didesa ngembat kecamatan gondang kabupaten mojokerto tidak sesuai penggunaannya. Team investigasi suara media nasional (SMN) menemukan kejanggalan dalam penggunaan dana desa tidak tepat pada porsinya. Didesa ngembat dana desa (DD) realisasinya digunakan untuk”, belanja penyelenggaraan pemerintah desa, belanja pembinaan masyarakat, kegiatan karang taruna, kegiatan LPM, kegiatan PKK, ” apakah boleh???

Didalam aturan penggunaan anggaran seharusnya dimasukkan laporan realisasi ADD bukan dana desa (DD). Temuan serta keterangan diatas ini sudah menyalahi aturan kementrian desa yang tidak sesuai permendes 22 tahun 2016.

Atas dugaan tersebut kami sebagai media kontrol memohon untuk pihak terkait utamanya camat, kasi pembangunan kec. Gondang, kabag pemerintahan kab. Mojokerto, dan penyidik atau pemeriksa ekspektorat kab. Mojokerto segera memanggil kepala desa ngembat untuk dimintai keterangan serta menanyakan laporan SPJ dana desa (DD) 2016. Sehingga tidak ada lagi kecerobohan yang terjadi dalam penggunaan dana desa (DD) yang bisa seret kepala desa ke rana hukum. Kesalahan kebijakan adminitrasi dapat mengakibatkan atau berpotensi merugikan negara. (ful)

post-top-smn

Baca berita terkait