Thursday, 29 October 2020

Pendidikan Vokasional Dorong Jatim Jadi Provinsi Industri

post-top-smn
Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur Soekarwo, Menperin Airlangga Hartarto & Mendikbud Muhadjir Effendy menekan tombol Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri Tahap I di PT. Dwi Prima Sentosa Mojokerto

Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur Soekarwo, Menperin Airlangga Hartarto & Mendikbud Muhadjir Effendy menekan tombol Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri Tahap I di PT. Dwi Prima Sentosa Mojokerto

Surabaya, SMN – Peluncuran program pendidikan vokasional industri yang digagas Kementerian Perindustrian semakin mendorong Jatim menjadi provinsi industri. Ini karena syarat utama untuk menjadi provinsi industri, PDRB suatu wilayah harus didukung sektor industri dengan kontribusi minimal 30 persen. Sementara di Jatim, kontribusi sektor industri sudah mencapai 28, 92 persen dari total PDRB sebesar Rp. 1.855 trilyun.

Keyakinan tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo di depan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada acara Peluncuran Program Pendidikan Vokasional Industri Kementerian Perindustrian di PT. Dwi Prima Sentosa, Jl. Raya Mojosari, Gempol, Kab. Mojokerto, Selasa (28/2) lalu.

Karena itu Pakde Karwo, begitu ia biasa disapa, sangat mengapresiasi adanya perubahan inovasi kebijakan pendidikan kejuruan yang digagas oleh pusat yaitu mendukung link and match. Apresiasi itu diikuti langkah nyata pemerintahnya melalui berbagai program. Pertama, menyetarakan pendidikan kejuruan berstandar internasional di 6 SMK berstandar kurikulum Jerman kurkulum.

Kedua, pembentukan SMK Plus BLK atau SMK Mini untuk melatih masyarakat menjadi tenaga terampil. “Targetnya sejumlah 54 ribu orang pertahun, dengan jumlah 270 SMK Mini yang sebagian besar tersebar di pondok pesantren,” ucapnya.

Ketiga pembentukan kelas industri seperti Alfamart class, Hodna Class dan Pembangkit Jawa Bali Class. Keempat memastikan percepatan sertifikasi lulusan melalu SLP satu di SMK dan SLP dua di Dispendik Jatim. Kelima, pembentukan karakter atau sofskill yakni dengan bekerjasama dengan Kepala Staf Angkatan Laut di Malang. Keenam, bekerjasama dengan Kobandikalatal khususnya kelas kapal dalam laut. “Untuk mewujudkan provinsi industri, Pemprov juga mengadakan pelatihan kerja sebanyak 28 ribu angkatan kerja yang diselenggarakan melalui pelatihan berbasis kompetensi,” tambahnya.

Menurut Pakde Karwo, peran sektor industri di Jatim sangatlah besar. Selain jumlahnya yang terus meningkat, sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Ia menjelaskan pada tahun 2016 jumlah industri di Jatim sebanyak 813.140 usaha yang terdiri dari industri kecil (97,35 persen), industri menengah (2,51 persen) dan industri besar (0,14 persen). Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 19,11 juta orang yang terbagi di beberapa sektor. Diantaranya pertanian 6,89 juta orang, perdagangan 4,02 juta orang, industri 2,77 juta orang dan sisanya di berbagai sektor lainnya.

Sementara iti, Wapres RI, Jusuf Kalla menuturkan untuk menjadi negara yang maju, makmur dan adil diperoleh dengan kerja keras dan bekerja smart. Negara yang maju harus unggul di bidang pertanian, indusri dan teknologi. “Oleh sebab itu, SDM ditingkatkan agar bisa bersaing dengan Negara lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, industri jadi factor paling penting agar negara bisa berkembang. Oleh sebab itu teknologi, modal dan skill harus dikembangkan agar industrialisasi Indonesia tidak ketinggalan.

Pada kesempatan yang sama Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto memuji Jatim yang mana sudah siap menjadi provinsi industri. Sektor Industri Jatim lebih besar sumbangsih nya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dibandingka Jerman yang hanya 25 persen. “Upaya yang dilakukan Pemprov Jatim bisa dijadikan contoh untuk provinsi lain salah satunya link and match antara SMK dengan dunia industri,” jelasnya. (*)

post-top-smn

Baca berita terkait