Thursday, 29 October 2020

Pemprov. Jawa Timur Perhatikan Keberadaan dan Kualitas SMK Swasta

post-top-smn
Wakil Gubernur Jawa Timur menerima aspirasi sekolah SMK Swasta di Gedung Negara Grahadi

Wakil Gubernur Jawa Timur menerima aspirasi sekolah SMK Swasta di Gedung Negara Grahadi

Surabaya, SMN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mencari solusi untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus memperhatikan keberadaannya, terutama bagi SMK Swasta.

“Hal tersebut merupakan permasalahan mendesak,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat menerima MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMK Swasta di ruang kerjanya yang berada di Grahadi Surabaya, Kamis (26/1).

Menurut data yang ada, saat ini terdapat 1.880 SMK Negeri dan Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, dengan rincian 280 SMK Negeri dan 1.600 SMK Swasta.

“Dari 1.600 SMK Swasta, hanya 45 persen yang berkualitas baik, sedangkan 55 persen selebihnya memerlukan dukungan untuk perbaikan kualitas,” ungkap Wagub yang lebih akrab disapa Gus Ipul.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov. Jatim akan mendata SMK Swasta yang ada, kemudian akan mengklasifikasi kualitasnya. “Setelah terdata dan terklasifikasi, Pemprov Jatim membuat regulasi dan bersinergi dengan SMK yang berkualitas kurang bagus. Pada akhirnya diharapkan kualitas SMK tersebut akan meningkat dan keluaran anak didiknyapun dapat berkompetisi dengan siswa yang lain,” harap Gus Ipul.

Pada kesempatan tersebut Gus Ipul sangat mengapresiasi usaha MKKS SMK Swasta yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan SMK Swasta sekaligus berupaya meningkatkan kualitasnya. Apalagi saat ini ada permintaan satu juta tenaga terampil per tahun.

“Target satu juta naker terampil bisa didapat dari luaran siswa SMK yang berkualitas internasional ditambah dengan naker terampil dari lembaga ketrampilan,”cetus Gus Ipul. Mudah-mudah hal tersebut dapat tercapai dengan percepatan peningkatan kualitas SMK Swasta.

Sementara itu MKKS SMK Swasta yang diketuai Drs. Solihin, M.AP menyampaikan beberapa usulan dengan harapan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Antara lain kebijakan Gubernur Jatim memberikan seragam untuk siswa baru hendaknya diberlakukan juga untuk siswa SMK Negeri dan Swasta.

Kedua, rencana tentang SMK Negeri pantang menolak murid hendaknya tidak diberlakukan karena akan mengakibatkan tidak adanya murid yang mendaftar di SMK Swasta. Ketiga, pagu untuk SMK Negeri hendaknya tidak dinaikkan dalam arti menerima murid sejumlah ruang kelas yang tersedia.

Keempat, mohon ada insentif untuk peningkatan kesejahteraan guru Non PNS dari Gubernur. Kelima jika ada bantuan berupa blockgrant agar untuk SMK Negeri dan Swasta tidak dibedakan dan keenam, guru DPK karena masih dibutuhkan oleh SMK Swasta hendaknya tidak ditarik demi kelancaran KBM di sekolah tersebut.(*)

post-top-smn

Baca berita terkait