Wednesday, 21 October 2020

Pemprov Jatim Siap Perkuat Sinergi dengan BNN Berantas Narkoba

post-top-smn
Wakil Gubernur Prov. Jatim Drs. Syaifullah Yusuf Berfoto bersama di dampingi dengan Ketua BNN Prov. Jatim

Wakil Gubernur Prov. Jatim Drs. Syaifullah Yusuf Berfoto bersama di dampingi dengan Ketua BNN Prov. Jatim. (doc.humas)

Surabaya, SMN – Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf menyatakan, bahwa Pemprov Jatim siap untuk sinergitas bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Jatim dalam memberantas perrdaran narkoba.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima Kepala BNN Perwakilan Jatim Brigjen Pol Drs. Fatkhur Rahman di Ruang Kerjanya Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (27/2).

Ia mengatakan, bahwa melihat tantangan dan kondisi bangsa yang terus memperihatinkan terutama peredaran narkoba maka sinergitas yang telah terjalin harus diperkuat. Kejahatan narkoba semakin mengkhawatirkan, terdapat 50 jenis narkoba baru dari sekitar 200 jenis narkoba yang ada. “Ini artinya, ada percepatan jenis jenis narkoba yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Bedasarkan data dari BNN, Jatim berada pada urutan kedua bahaya narkoba di Indonesia. Untuk itu, guna menanggulanginya dibutuhkan sinergi dan kerjasama. Langkah-langkah promotif-preventif terus diupayakan bersama penegakan hukum secara tegas.

Bahkan, dalam waktu dekat Pemprov Jatim bersama BNN akan melakukan operasi-operasi pencegahan terhadap narkoba. Sementara itu, terkait korban dari bahaya narkoba, ia menuturkan akan mengupayakan untuk di rehabilitasi.

“Pemprov Jatim akan menyusun langkah-langkah konkrit untuk mengajak semua pihak mulai dari pondok pesantren, sekolah, tokoh tokoh masyarakat, organisasi pemuda, pelajar untuk memperkuat pencegahan,” imbuhnya.

Gus Ipul sapaan akrabnya mengapresiasi bahwa kerjasama yang dilakukan bersama BNN akan terus ditingkatkan terutama dalam memperkuat peran daerah. “Saya ingin, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan langkah dalam memberantas narkoba dengan cara menghubungi call centre yang akan disiapkan oleh BNN Provinsi,” tegasnya.

Kepala BNN Prov. Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rohman menegakan, komitmen dalam pemberantasan sangat besar. Jatim menjadi salah satu daerah rawan narkoba kedua se Indonesia. Jangkauan pengguna narkoba di Jatim tersebar dari wilayah perkotaan hingga pedesaan.

Pengguna narkoba di Jatim sebesar 2.2 juta dari jumlah penduduk Jatim sebanyak 40 juta penduduk. Artinya ada 800.000-900.000 pengguna aktif narkoba di Jatim, jumlah tersebut bisa bertambah diluar hasil penelitian oleh BNN. “Jumlah yang tidak terdeteksi bisa jadi dua kali lipat dari jumlah yang ada,” ujarnya.

 

Gus Ipul Minta Upacara Adat Jadi Potensi Wisata

Seusai menerima Kepala BNN Prov Jatim di tempat yang sama, Gus Ipul menerima audiensi dari mayarakat adat Tengger Tosari, Pasuruan yang berkeinginan mengundang Gus Ipul untuk hadir pada upacara adat dengan menggabungkan kekuatan alam.

Ia berpendapat, bahwa masyarakat Jatim banyak memiliki keragaman dalam budaya. Salah satu bentuk keragaman adalah upacara adat istiadat, jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi wisata menarik baik itu domestik maupun intenasional.

Upacara adat di wilayah Tengger, Tosari Pasuruan akan menjadi sebuah potensi wisata yang menarik jika disaksikan dari dekat pada tanggal 27 Maret 2017 mendatang. Dalam upacara tersebut, akan ditampilkan perayaan Hari Nyepi Suci yang beberapa tahun sebelumnya telah mendatangkan wisatawan yang begitu besar.

“Bermacam-macam rangkaian ritual upacara adat akan menampilkan ciri khas budaya dan agama. Upacara ini juga memberikan pesan yakni hubungan harmonisasi antara manusia dengan sang pencipta hingga sesama makhluk hidup. Bagi kita, ini akan mendongkrak potensi pariwisata yang menarik perpaduan antara alam dan budaya. Nantinya akan kita jadikan ikon wisata yang baru, dimana selama ini hanya ada upacara kasodo yang menarik minat wisatawan,” ungkapnya.

Peningkatan sektor pariwisata di Jatim, akan sejalan dengan langkah dari Bapenas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata akan menjadi andalan kita untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan rombongan Tengger, Tosari Pasuruan Irawan mengatakan, bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah pra kegiatan nyepi dengan melaksanakan tawur agung atau tawur kesanga.

Pelaksanaan upacara adat Tawur Kesanga akan dilakukan oleh seluruh masyarakat Hindu. Kegiatan ini ingin menggambarkan harmonisasi antara manusia dengan sang pencipta, alam, dan sesama untuk dapat hidup berdampingan. “Kegiatan ini diharapkan, seluruh masyarakat Hindu di Indonesia dapat hidup dengan aman, nyaman, tentram dan tidak ada yang menganggu bangsa dan negara,” pungkasnya.

 

Wagub Jatim Terima Keluhan Kepala Desa terkait Prona

Seusai menerima kepala BNN Prov. Jatim dan masyarakat Tengger Tosari Pasuruan, Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf menerima keluhan kepala desa terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona).

Ia menyatakan, bahwa keluhan dari Kades terkait prona akan difasilitasi Pemprov Jatim untuk beraudiensi dengan pemerintah pusat melalui kementrian desa. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.

Gus Ipul menyebut, bahwa kades mengeluhkan aturan yang multi tafsir terkait prona sehingga banyak kepala desa yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Cyber Pungli. “Kami akan membantu keluhan kades yang ingin menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan prona yang dinilai multi tafsir kepada pemerintah pusat,” tegasnya.

Perwakilan kepala desa balong bendo Sidoarjo Heru Sulthon mengatakan, bahwa kedatangannya ke Pemprov Jatim ini yakni untuk menyampaikan pelaksanaan prona yang dinilai telah memberikan informasi yang tidak sama dengan pelaksanaan di lapangan.

Ia menyebut, banyak kepala desa di Jatim yang terkena OTT akibat aturan aturan yang bisa disalah artikan terkait pungutan-pungutan yang bisa dilakukan pada prona. “Program prona ini, termasuk program yang kita apresiasi. Akan tetapi, ditengah perjalanan banyak masalah yang muncul. Tujuan kami hadir kesini yakni memohon kepada Presiden memberikan payung hukum sejelas-jelasnya terkait aturan pungutan yang diperbolehkan alam prona sehingga tidak tersangkut permasalahan hukum dikemudian hari,” tutupnya.

post-top-smn

Baca berita terkait