Sunday, 27 September 2020

Pemkot Blitar Salurkan Beras Miskin Daerah

post-top-smn
Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar menyerahkan bantuan beras miskin daerah secara simbolis kepada warga

Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar menyerahkan bantuan beras miskin daerah secara simbolis kepada warga

Kota Blitar, SMN – Pemerintah Kota Blitar di bawah kepemimpinan Wali Kota Samanhudi Anwar kembali membuat kebijakan yang sangat pro rakyat dengan menyalurkan beras miskin daerah (Raskinda). Secara bertahap, Wali Kota menyerahkan ke kelurahan-kelurahan se-Kota Blitar. Masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat menerima 10 kilogram per bulan selama 12 bulan secara gratis.

Beras miskin daerah di Kota Blitar ini dilaksanakan sebagai pendamping beras miskin pusat. Berbeda dengan beras miskin pusat yang sumbernya APBN, sumber anggaran beras miskin daerah ini adalah dari APBD Kota Blitar. Tercatat di Kota Blitar ada 11.889 RTS penerima manfaat di Kota Blitar. Dengan rincian, Kecamatan Kepanjenkidul 3.432 RTS, Kecamatan Sukorejo 4.537 RTS, dan Kecamatan Sananwetan3.920 RTS.

Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar mengatakan beras miskin daerah ini merupakan perwujudan konsep APBD Pro Rakyat. “Beras miskin ini janganlah dilihat jumlahnya, tetapi lihatlah pada sisi kepedulian pemerintah untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saya yakin belum banyak daerah yang memberikan beras miskin sehingga kebijakan ini dapat setidaknya meringankan saudara-saudara kita yang kurang beruntung di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional seperti yang saat ini kita harapkan bersama”, ujar Samanhudi.

Beras miskin daerah yang mulai dibagikan ini, tambah Wali Kota, mohon untuk diterima dengan penuh rasa syukur. “Yang penting lagi juga jangan sampai beras miskin daerah ini dijual. Kemudian jika memang sudah waktunya, tentu Pemerintah Kota Blitar akan membagikannya”, jelas Samanhudi.

Wali Kota Blitar berharap pemberian beras ini dapat membantu warga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Setidaknya, bantuan beras ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan pangan, harus dapat dipenuhi oleh seluruh masyarakat di Kota Blitar.

Kebijakan ini tidak saja meringankan beban hidup masyarakat penerima, tetapi juga melengkapi berbagai fasilitas gratis yang selama ini telah diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Program-program APBD Pro Rakyat yang digagas Pemkot Blitar diharapkan dapat menjadi penopang dampak inflasi. “Seperti hari ini kami juga mulai membagikan beras miskin daerah sebagai pendukung beras miskin pusat. Kami harapkan dengan adanya banyak program gratis, masyarakat mempunyai kekuatan ekonomi ketika ada dampak inflasi”, jelas Wali Kota.

Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendapatkan pengarahan langsung dari Wali Kota. Menurutnya, TPID harus bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi yang aplikatif dan berdampak pada masyrakat. “TPID juga harus memikirkan agar inflasi murni khusus Kota Blitar bisa kita hitung sendiri angkanya. Dengan harapan kita bisa mengambil kebijakan ekonomi yang strategis”, harap orang nomor satu di Kota Blitar ini.

Terpisah, Sekretaris TPID Kota Blitar, Setija Basuki menjelaskan Peran Pemerintah Daerah menjadi semakin penting karena pada dasarnya pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Karena gejolak harga yang ada di Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dan isu nasional tetapi juga dipengaruhi oleh permasalahan secara teknis di daerah.

“Kebijakan itu diantaranya sistem distribusi barang, kelancaran sistem penawaran, ketersediaan barang, politik, keamanan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Apabila hal itu tidak dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi inflasi nasional”, jelas pria yang juga menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini. (hms/adv/kan)

post-top-smn

Baca berita terkait