Saturday, 31 October 2020

Pemkot Blitar Menyiapkan Tenaga Kerja Melalui DBHCHT

post-top-smn

IMG_5407 Kota Blitar, SMN – Manfaat Dana Bagi hasil Cukai hasil tembakau (DBHCHT)  kembali dirasakan masyarakat Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan sosialisasi pencari kerja di Gedung Graha Patria (9/3).

Pada sosialisasi yang diikuti 150 orang pesertanya diutamakan dari masyarakat pencari kerja, pengangguran, putus sekolah maupun karyawan korban PHK. Upaya ini dilakukan juga sekaligus dalam rangka menggerakkan ekonomi kreatif tanpa meninggalkan konsep ekonomi kerakyatan. Bertindak selaku narasumber Emiari, ST, MM. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

Wirawan Tono, Kabid Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar menyatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat calon pencari kerja agar mereka tahu dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Serta memberi gambaran kepada mereka untuk dapat memilih dan merencanakan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

“Benang merahnya dapat menurunkan angka pengangguran, menyiapkan tenaga kerja siap pakai dan memperluas lapangan pekerjaan, juga merupakan bagian dari upaya riil untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan,” jelas Wirawan.  Hal ini juga membuktikan bahwa DBHCHT memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua.

Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Wali Kota Blitar Blitar, Santoso, mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar”, kata Santoso.

Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya  adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua.

Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.

Santoso menambahkan Pemerintah Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis”, pungkasnya. (humas/adv/mam)

post-top-smn

Baca berita terkait