Saturday, 5 December 2020

Pemkab Minta Perdes Klitik Dievaluasi, Usai Pungutan Restribusi Angkutan Proyek Tol

post-top-smn
Rapat PT Waskita

Rapat PT Waskita

Ngawi, SMN – Merasa jalan desanya ikut terkena dampak kerusakan akibat lalu lalang kendaraan pengangkut urugan proyek jalan tol Ngawi – Solo, Kepala Desa dan warga beraksi. Mereka memboikot jalan kecuali PT Waskita Karya sebagai pelaksana proyek tol tersebut, bersedia membayar restribusi yang telah diatur dalam sebuah peraturan desa (perdes).

Aksi ini akhirnya mengundang perhatian banyak pihak termasuk Pemkab Ngawi yang berupaya menengahi perkara yang melibatkan warga Klitik dan pelaksana proyek tersebut. Pertemuan kedua pihak dengan difasilitasi Pemkab Ngawi dilakukan di ruang rapat Sekretaris Kabupaten Ngawi pada Kamis, 28 Juli lalu. “Kita adakan pertemuan ini agar semuanya bisa jalan kembali, tidak berlarut-larut masalahnya, “ ungkap Sekrearis Kabupaten Ngawi, Siswanto.

Sekkab menyatakan, dalam pertemuan juga dibahas mengenai Perdes no 3/2013 yang telah ditetapkan pemerintah Desa Klitik tiga tahun lalu alias sebeum proyek berlangsung itu. “Perdes itu tetap haus ada evaluasi karena ternyata belum memiliki pengesahan dari tingkat di atasnya dalam hal ini dari bupati,” ungkap Siswanto.

Siswanto tak menyalahkan langkah restribusi yang dituntut pihak desa. Namun dia menilai perdes yang menjadi dasar pungutan restribusi itu sendiri masih butuh kajian. “Tidak melarang restribusi, namun belum bisa diberlakukan karena Perdesnya sendiri harus di evaluasi terlebih dahulu,” terang Siswanto.

Siswanto menegaskan, soal penarikan restribusi yang dilakukan Desa Klitik dan dibebankan ke PT Waskita Karya atas kegiatan kendaraan truk pengangkut tanah urugan masih sangat lemah. Siswanto meminta dalam waktu satu minggu kedepan Perdes harus segera dilakukan perubahan draft Perdes yang baru. “Kita juga minta setidaknya dalam tempo dua hari atau sampai akhir Juli sudah ada draft tersebut,” ungkapnya.

Pemkab juga menerjunkan tim yang akan membantu penyusunan Draft Ranperdeds itu misalnya dari Asisten I bidang Pemerintahan, pihak BPM dan Pemdes, Bagian Hukum Setda dan Camat Geneng. “Harus ada kajian yang lengkap, detail dan mendalam, karena hal ini bukan tak mungkin juga memicu desa-desa lain merancang perdes serupa dan bukan hanya dalam al proyek tol saja,” katanya.

Sementara itu bagi Kepala Desa Klitik, Jumirin, membenarkan ada permintaan evaluasi atas Perdes No 03/2013 itu. Karena itu, pihaknya juga sudah siap menghentikan pungutan terhadap kendaraan truk pengangkut tanah urugan tol. “Kami mempertegas bahwa ini tetap sah, hanya baru diminta untuk adanya evaluasi dan koordinasi lebih lanjut,” ujar Jumirin Kades Klitik.

General Superintendent PT. Waskita Karya, Anang Noer Tachlish, jalan tengah yang ini disepakati dengan Desa Klitik adalah kompensasi. Dalam konsep kompensasi tersebut, bukan kesepakatan mengenai nominal uang namun teknisnya sama yang diberlakukan desa lainnya. Bentuknya perbaikan jalan desa yang rusak dan mengantisipasi dampak debu akibat lalu lintas kendaraan truk proyek. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait