Friday, 2 October 2020

Pemerintah Siapkan Skema Baru Transaksi DIRE

post-top-smn
Menko Perekonomian Darmin Nasution

Menko Perekonomian Darmin Nasution

Jakarta, SMN – Pemerintah tengah mengkaji skema baru transaksi dana investasi real estate (DIRE) lewat saham. Nantinya, pajak atas dividen hasil transaksi jual beli saham properti dimungkinkan ditiadakan, sebagaimana yang terjadi di Singapura. Usulan ini juga mengemuka dari asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

“Jadi, ada satu lagi bentuk DIRE dimana kalau yang pertama itu ‘kan yang dijual adalah asetnya. Bentuk yang kedua yang dijual sahamnya. Saham dari perusahaan dalam kepemilikannya terhadap properti. Itu di Singapura ternyata ada dua-duanya. Jadi, itu sedang dikaji oleh OJK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (5/9).

Menurut dia, dengan skema baru ini, akan lebih mempermudah proses perpajakan dan tidak perlu menggunakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh) final karena bentuknya saham yang dijual. “(Dengan) skema ini, karena yang dijual bukan properti atau asetnya tetapi sahamnya, yang akan dibagikan ke pembeli, itu dividen dari properti seluruh kompleks properti. Jadi, nanti OJK masih akan cek persisnya di Singapura bagaimana, karena informasi itu masuk dari REI.REI bilang ada skema lain lagi dan skema itu malah itu lebih simple urusannya,” kata Darmin.

Meski demikian, menurut Darmin, pemerintah tetap akan merampungkan peraturan pemerintah (PP) terkait insentif pajak dalam transaksi DIRE. Nantinya, PPh final atas transaksi ini hanya akan dikenai 0,5% dan di sisi lain daerah diminta menurunkan BPHTB menjadi 1%. “Ya, akan selesai dalam bulan-bulan ini (PP),” kata dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, akan ada peraturan baru berbentuk PP untuk memberikan kepastian tentang besaran pajak yang lebih ringan dari sebelumnya. “Untuk peraturan DIRE sudah lama ada tapi memang dulu baru satu produk DIRE. Untuk memberi insentif perlakuan pajak yang lebih ringan dari pada biasanya kami sedang tunggu aturannya untuk memperjelas lagi pajaknya. Mudah-mudahan produk ini jadi makin menarik,” kata Nurhaida.

Dia menyampaikan, dalam kurun waktu satu bulan dari sekarang peraturan tersebut diharapkan rampung. “Karena sebetulnya sudah final secara subtansi, jadi tidak perlu lagi ada masalah karena secara konsep sudah disepakati tinggal administrasi saja. Mudah-mudahan sebulan ini bisa selesai,” kata dia.

DIRE digadang-gadang akan menjadi instrumen yang bisa menarik dana repatriasi dari program amnesti pajak. Sebelumnya Ketua Umum REI Eddy Hussy melihat, dana repatriasi bisa mengalir ke produk properti seperti residensial, dan investasi perkantoran ataupun ritel jika produknya lebih banyak.

“Tapi, saya kira dana repatriasi jangan masuk untuk membeli rumah bersubsidi. Kalau mereka mau investasi, membangun mendirikan PT dan membuat rumah murah kami dukung tapi jangan beli. PMK 122/2016 itu ‘kan mengatur pembelian properti yang sudah terbangun bukan investasi, kalau investasi ada di sektor lain,” kata Eddy.(bst)

post-top-smn

Baca berita terkait