Monday, 30 November 2020

Pemerintah Kota Probolinggo Sosialisasikan Perda Nomer 3 Tahun 2011

post-top-smn
Suasana saat sosialisasi Perda no.3 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum di Puri Manggala Bhakti. (doc.25/2).

Suasana saat sosialisasi Perda no.3 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum di Puri Manggala Bhakti. (doc.25/2).

Probolinggo, SMN – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mendatangkan para pedagang pasar hari ini (25/2). Diawali dengan UPT Pasar Wonoasih, sejumlah 200 pedagang yang memiliki bedak diundang ke gedung Puri Manggala Bhakti kantor Pemkot Probolinngo.

Tampak hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan Drs.Tartib Goenawan.MSi, Kepala DPPKA Agus Hartadi, Beberapa Narasumber serta para undangan lainnya.

Sengaja pihak DPPKA menggandeng instansi lain sebagai narasumber, guna menertibkan para pedagang dari berbagai sisi. Diantaranya, untuk urusan retribusi jasa umum disampaikan oleh bidang pendapatan DPPKA, masalah kebersihan pasar dibahas oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), sedangkan urusan ijin usaha/TDP disampaikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan (BPMPP).

Kepala DPPKA, Agus Hartadi mengungkapkan jika kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK. Khususnya berkaitan dengan retribusi jasa umum bagi pedagang, termasuk penghitungan karcisnya. Karena sudah ada aturan untuk pemungutan retribusi yaitu Peraturan Daerah no 3 tahun 2011.

“Saya berharap bisa ditertibkan untuk urusan retribusi sesuai arahan BPK. Bukan hanya yang di UPT Wonoasih, termasuk bagi semua pedagang pasar yang ada di Kota. Nanti sosialisasi ini dilakukan secara bergantian”.

Asisten Pemerintahan, Drs. Tartib Goenawan MSi, yang mewakili walikota dalam membuka acara sosialisasi itu. Pihaknya juga meminta pedagang pasar menyimak betul penyampaian informasi dari narasumber. Agar bisa dipahami, berapa nilai uang yang harus dibayar oleh pedagang sesuai ukuran bedak dan klasifikasinya.

“Jika itu di pasar Wonoasih, berarti masuk kelas 2 maka taripnya Rp. 300,-/m² /hari. Nah, untuk pemilik toko/bedak tinggal mengalikan dengan luasnya. Dan bukti pembayaran yang diberikan oleh petugas harap disimpan. Sehingga ketika terjadi penyalahgunaan oleh petugas, maka pedagang bisa menunjukkan bukti pelunasannya,” jelasnya.

Tartib, juga mengingatkan supaya pedagang pasar meningkatkan kebersihannya, serta diminta mengurus SIUP/TDP. Dengan maksud, agar nantinya pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern. Termasuk pengalihan bedak, tidak diperkenankan dilakukan oleh pedagang pasar semaunya sendiri. Semuanya harus tertib secara administrasi dan perijinannnya. (edy)

post-top-smn

Baca berita terkait