Saturday, 26 September 2020

Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum, Buang Keraguan Serap Anggaran dengan TP4

post-top-smn
Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menyerahkan berita acara Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menyerahkan berita acara Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum

Kab. Mojokerto, SMN – Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, merupakan hasil dari usaha memahami hak dan kewajiban seorang aparatur  yang mendorong untuk berperilaku sesuai kaidah hukum. Point tersebut menjadi penekanan dan inti penting dari giat “Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto”, di ruang rapat kerja Satya Bina Karya (SBK).

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mengatakan jika tidak menutup kemungkinan bagi aparatur pemerintahan untuk terganjal konsekuensi hukum kala menjalankan tugas kedinasan. Menurutnya guna meminimalisir tejadinya pelanggaran penyebab konsekuensi di atas, penting untuk memahami tugas yang perlu diselaraskan dengan kaidah, norma, dan etika hukum itu sendiri.

“Para aparatur negara di lingkup pemerintahan kerap ‘dihantui’ sesuatu yang menghalangi tugasnya, sedikit-sedikit takut salah dan berurusan dengan hukum. Akhirnya apa? Banyak kegiatan yang tidak terlaksana, padahal pemerintah pusat telah mengamanatkan anggaran kepada pengelola pemerintahan di daerah dan harus terserap habis,” papar Bupati, Selasa (26/4).

Bupati yang juga didampingi wakilnya, Pungkasiadi, menjelaskan 6 aspek yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintahan. Salah satunya adalah aspek perencanaan yang fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  dan Rencana Kerja (Renja) dalam menetapkan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Menyusul aspek penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, kualitas SDM, dan aspek peraturan perundang-undangan.

Strategi penanganan yang tepat dan benar untuk meminimalisir permasalahan yang timbul, bisa dilakukan dengan cara menerapkan strategi preventif sebagai pencegahan penyelewengan, strategi detektif sebagai upaya deteksi dini penyimpangan, dan strategi represif sebagai upaya pengusutan, penindakan, dan penyelidikan.

“Kejagung (Kejaksaan Agung) melalui instruksi Jaksa Agung RI Nomor INS-001/A/JA/10/2015 menerangkan tentang pembentukan TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) yang bertugas untuk mengawal penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan. TP4 juga melakukan penyuluhan hukum kepada SKPD selaku pengelola anggaran. Ini dimaksudkan agar kita tertib administrasi dan pengelolaan keuangan, sehingga proyek pemerintah dapat terserap dan tercukupi dengan baik. Saya juga menghimbau kepada SKPD, untuk konsul dulu dengan pihak terkait sebelum menyusun program.  Karena saya masih  menjumpai, antara perencanaan  dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang tidak klik,” pungkas suami Ikfina Mustofa Kamal Pasa tersebut.

Terkait TP4, Kajari Mojokerto, Ery Ariansyah Harahap sebagai salah seorang narasumber menambahkan, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. TP4 dianggap mampu memberi pengawalan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah terkait hal akselerasi pembangunan dan program-program strategisnya.

“Selain undang-undang berlaku, stigma kriminalisasi, rendahnya penyerapan anggaran, terjadinya perubahan nomenklatur organisasi atau institusi pada Kementrian, menjadi alasan kuat dibentuknya TP4. TP4 berusaha untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, membantu terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis, menciptakan iklim investasi yang pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan,” jelas Kajari rinci.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Moment of Understanding) tentang kerjasama aparatur di bidang hukum yang ditandantangani oleh Kajari Mojokerto dengan Bupati Mustofa Kamal Pasa. (hms/adv/met)

post-top-smn

Baca berita terkait