Thursday, 3 December 2020

Pandangan Umum 5 Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Tentang 3 Raperda

post-top-smn
Bupati Madiun Muhtarom dan Wakil Bupati Madiun Iswanto

Bupati Madiun Muhtarom dan Wakil Bupati Madiun Iswanto

Madiun, SMN Mengawali pembahasan 3 Raperda Kabupaten Madiun di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten madiun, Jumat (4/3/2016) telah dihadiri oleh Bupati MAdiun Muhtarom, Wakil Bupati Madiun Iswanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun DJoko Setijono, ketiga wakil DPRD Kabupaten Madiun, Anggota DPRD Kabupaten Madiun, jajaran Forpinda, sekabupaten Madiun, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa ketua Muhammad Sayuti, SE pelapor Didik Rudianto, S. Sos terhadap 3 Raperda tersebut : 1. Raperda tentang Analis Dampak Lalulintas, Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyampaikan pandangan umumnya, dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Madiun harus menignkatkan fasiltias jalan dan kendaraan lalu lintas agar tidak menimbulkan kerusakan dan kemacetan di jalan bai di kota atau pedesaan, masalah pendidikan Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap agar dalam pendidikan bisa memberi keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual (pemahaman agama) baik pengetahuan maupun pengamalannya, yang lebih mendasar lagi, sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan formal mewajibkan seluruh anak didiknya maupun mentalitas sesuai agama masing-masing, tentang retribusi pelayanan kesehatan Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan dan meminta pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Kesehatan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dan instansi terkait untuk melakukan inventarisir dan penataan perijinan pendirian klinik kesehatan. Klinik kecantikan, juga termasuk pemberian sanksi terhadap klinik-klinik yang tidak sesuai ijinnya.

Pandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera ketua Drs. Mashudi pelapor dr. Asmiyati menyikapi tentang 3 Raperda tersebut, peraturan daerah tentang analisis dampak lalulintas, pemerintah Kabupaten Mdiun dalam rencana pengembangan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dimana sudah ditentukan zona-zona pengembangan baik menejemen maupun sarana dan prasarana lalu lintas dan juga dampak yang akan ditumbulkannya jangan sampai timbul permasalahan dikemudian harinya.

Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera dalam menyikapi Perda tentang sistem penyelenggaraan pendidikan, agar pemerintah memberikan perhatian yang sama terhadap lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada di Kabupaten Madiun ini dan peningkatan dalam hal pendidikan agama juga menginventarisir seluruh aset dan menyesuaikan hak atas kepemilikannya, di dunia pendidikan Perda tentang Retribusi pelayanan kesehatan, Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera meminta peningkatan PAD, kenaikan tarif yang akan ditingkatkan dan tenaga-tenaga medis yang ada di RSUD Caruban dan RSUD Dolopo dan Puskesmas sekabupaten Madiun sesuai dengan kebutuhan.

Fraksi Partai Demokrat ketua Drs. Slamet, pelapor Drs. Djoko Santoso menyikapi 3 Raperda diantaranya tentang Raperda Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin), meminta penjelasan tentang Badan Pelayanan Satu Pintu, merupakan satu lembaga dengan tugas melaksanakan pekerjaan penanaman modal, pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu. Fraksi Partai Demokrat juga minta penjelasan tentang perubahan peraturan sistim penyelenggaran pendidikan di kabupaten Madiun. perda tentang Retribusi pelayanan kesehatan Fraksi Partai Demokrat minta penjelasna tentang tarif pelayanan kesehatan di RSUD Caruban, RSUD Dolopo dan Puskesmas-Puskesmas sek Kabupaten Madiun, juga Program BPJS bagi masyarakat dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Madiun..

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono dan 3 Wakil Ketua DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Djoko Setijono dan 3 Wakil Ketua DPRD

Fraksi PDI Perjuangan ketua Suprapto, SE pelapor Agus Setio Budi,SE menanggapi tentang 3 Raperda tetnang Analisis Dampak Lalulintas agar perda ini setelah ditetapkan nantinya benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat juga mempermudah masyarakat untuk membangun pengembangan usahanya guna memperoleh kepastian hukum dan tidak menyulitkan para pengusaha dan masyarakat. Perda tentang perubahan atas peraturan sistem penyelenggaraan pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan berharap perubahan ini benar-benar bisa mewujudkan tujuan masyarakat, yaitu anak didik sebelum lulus SD/MI, harus sudah bisa menjalankan sholat 5 waktu dan baca Al Quran begitu juga dengan siswa yang dari agama lain harus punya target minimal yang harus dicapainya. Perda tentang Retribusi Pelaporan Kesehatan Fraksi PDI Perjuangan meminta setelah Perda ini ditetapkan harus bisa mengalami perubahan baik peningkatan pelayanan juga fasilitasnya, jangan sampai mengecewakan masyarakat pengguna.

Fraksi Gerindra ketua dan pelapor Lely Hardyarini,SE dalam menanggapi 3 Raperda yaitu perda tentang analisis dampak lalulintas, meminta agar tempat-tempat parkir harus ditempatkan semestinya jangan sampai mengganggu lalu lintas jalan seperti parkir di tepi-tepi jalan maupun di trotoar jalan, perda tentang perubahan peraturan penyelenggaraan pendidikan, Fraksi Gerindra menyikapi bahwa jasa tenaga pendidikan dangatlah tidak berimbang antara tenaga PNS dan tenaga Honorer, serta perbedaan jumlah siswa di masing-masing sekolah yang sangat mencolok, ada yang kekurangan dan ada yang kelebihan siswa. Dan tenaga pendidik yang belum diangkat PNS sedangkan pengabdiannya sudahlama, bahkan ada yang melebih PNS Pengabdiannya, agar diupayakan bisa jadi di angkat PNS, selain itu anggaran pendidikan ditingkatkan agar jangan sampai terjadi pungutan-pungutan liar (pungli) di sekolahan itu. Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Fraksi Ferindra menyampaikan bagaimana Tarif Murah tapi diimbangi dengan pelayanan yang bagus atau sekalian tarif normal atau tinggi tapi pelayanan maksimal bagi kelas VIP juga masalah BPJS masyarakat sangat mengeluh pelayanan sangat bagus dan pihak Rumah Sakit Daerah memberi pelayanan kurang maksimal sehingga pasien kaya ditelantarkan jadi Fraksi Gerindra meminta untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan (sy/adv)

post-top-smn

Baca berita terkait