Tuesday, 27 October 2020

Pakde Karwo Usulkan Tiga Strategi Pembiayaan Non APBD

post-top-smn
Pakde Karwo memberikan kuliah umum dengan tema Strategi Memperkuat Stabilitas Pembiayaan menghadapi Dinamika Ekonomi Global di hadapan civitas akademika Unhas di ruang senat Gedung Rektorat Univ Hasanuddin Makassar

Pakde Karwo memberikan kuliah umum dengan tema Strategi Memperkuat Stabilitas Pembiayaan
menghadapi Dinamika Ekonomi Global di hadapan civitas akademika Unhas di ruang senat Gedung Rektorat Univ Hasanuddin Makassar

Surabaya, SMN – Dinamika krisis ekonomi global berdampak pada semakin terbatasnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan inovasi daerah agar tak sepenuhnya bergantung pada APBD atau APBN. Caranya, diusulkan tiga strategi pembiayaan Non-APBD, yakni kerjasama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), obligasi melalui perusahaan (corporate bond), serta sistem keuangan syariah.

Pandangan ini disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat memberi kuliah umum di depan civitas akademika dan beberapa pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan kab/kota di Ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (13/02).

Pakde Karwo mengatakan, strategi pembiayaan non-APBD ini bisa dilakukan pertama, melalui kerjasama. Salah satunya melalui kerjasama pembiayaan yang 100 persen sahamnya berasal dari Menteri Keuangan, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Kerjasama ini salah satunya dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Strategi pembiayaan non APBD kedua adalah melalui obligasi (bond). Dimana, tidak lagi menggunakan obligasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (municipal bond), melainkan melalui obligasi yang dikeluarkan perusahaan (corporate bond). ”Municipal Bond ini sistemnya lebih rumit. Kalau gagal, APBD kita yang kena. Jadi kita lewat corporate bond, agar kalau gagal, komisi dan direksinya yang membayar,” katanya.

Strategi pembiayaan ketiga adalah melalui sistem keuangan syariah. Menurut Pakde Karwo, saat ini Provinsi Jatim menjadi pilot project OJK dan Bank Indonesia dalam hal keuangan syariah. Pemprov Jatim akan mengembangkan Bank Syariah yang bekerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT), karena uang masyarakat di BMT sangat besar. “Saya akan menyamakan konsep ini dengan OJK dan BI. Ini modal sosial luar biasa, sehingga bisa kita masukkan dalam skema pembiayaan,” katanya.

Ditambahkan, Tahun 2016, share PDB Jatim terhadap nasional sebesar 14,95 persen atau sebesar 1.855,04 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Jatim sendiri di atas tigkat inflasi, kecuali pada Tahun 2013 dan 2014, dikarenakan administered price (kebijakan penyesuaian harga BBM, listrik, dsb).

Selain itu, pertumbuhan industri kita saat ini di bawah rata-rata, padahal industri merupakan lokomotif pembangunan. Di Jatim sendiri, 79 persen bahan produksi impor untuk bahan baku dan penolong. “Kita harus mulai mengundang bupati/walikota agar yang diurus jangan hanya pemerintahan tapi resources atau sumber daya, seperti one on one business meeting,” katanya.

Selama ini, lanjutnya, PMDN non fasilitas belum tercatat di BKPM. Di Jatim sendiri PMDN non fasilitas pada tahun 2016 sebesar 82,14 triliun rupiah. Sedangkan impor dalam negeri Jatim sampai September 2016 sebesar 396,03 triliun rupiah, sedangkan ekspor antar daerah dalam negeri sebesar 504,80 triliun rupiah sehingga surplus 108,77 triliun rupiah. “Ini sebagian besar di sektor UMKM,” ungkapnya.

Di akhir, Pakde Karwo mengusulkan kebijakan fiskal, dimana industri besar difasilitasi, segmen UMKM diberi stimulasi sedangkan segmen miskin/kecil secara afirmatif melalui charity. Government spending, lanjutnya, hanya sebesar 9,16 persen PDRB Jatim, sehingga tidak mungkin membiayai semua biaya pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan total. “Hibah dan bansos itu bagian dari charity, di negara manapun sama. Sebagai contoh, uang dihibahkan kepada segmen paling bawah,” ungkapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina P.B.,MA, mengapresiasi apa yag dilakukan Gubernur Soekarwo, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Menurutnya banyak investor yang gagal menanam investasi karena terkendala peraturan daerah yang membebani, tapi tidak berlaku di Jatim. “Bila Guberur di indonesia seperti pakde Karwo, maka stabilitas ekonomi akan terjaga. Pakde Karwo sosok Gubernur yang sangat merakyat dan sangat ahli di bidang pemerintahan, hukum, dan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Pakde Karwo di Unhas sangat menginspirasi mahasiswa. Dimana, Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat serta berbagai penghargaan tingkat nasional.

Sebelumnya pada pagi harinya, Pakde Karwo juga memberikan kuliah umum di depan 200 lebih praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Dalam kuliah umum ini, Pakde Karwo memaparkan tentang “Kepemimpinan di Tengah Dinamika Global”. Acara ini sendiri bertempat di Auditorium I Mallombassang Daeng Mattawang. (*)

post-top-smn

Baca berita terkait