Wednesday, 25 November 2020

Pakde Karwo Ingatkan Kepala Daerah Tetap Jaga Kekompakan

post-top-smn
Pakde Karwo, Gubernur Jatim Saat Memberikan Sambutan di Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 17 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).

Pakde Karwo, Gubernur Jatim Saat Memberikan Sambutan di Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 17 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).

 

Surabaya, SMN – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengingatkan para kepala daerah untuk tetap menjaga kekompakan selama memimpin wilayahnya. Sebab kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 17 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).

Ia mengatakan, dalam menjalankan pemerintahan, semua kebijakan harus dirumuskan bersama. Jangan sampai salah satu pihak menjadi lebih dominan. “Kerukunan dan kekompakan harus terus terjaga. Jangan sampai ada wakil yang merasa seperti bupati/walikota,” kata Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Selain menjaga kekompakan antara bupati/walikota dengan wakilnya, Pakde Karwo juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) kabupaten/kota, tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).

“Konsitusi kita mengatur bagaimana kepala daerah harus bersatu dan berkoordinasi yang baik dalam memimpin wilayah. Wajib bersatu koordinasinya antara kepala daerah dengan DPRD dan Forpimda kabupaten/kota,” jelasnya.

Menurutnya, otonomi di setiap daerah harus berpusat pada Program Nawacita yang digulirkan pemerintah pusat. Otonomi berada di dalam kerangka pasal 18 UUD 1945, bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

“Artinya, otonomi adalah mengkreasikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak keluar dalam kerangka undang-undang,” ujar Pakde Karwo.

Ia mengingatkan, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menyatu dengan Nawacita. Sehingga sinergi dengan DPRD itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Nawacita yang dibuat Presiden hukumnya wajib disesuaikan dengan RPJMD Gubernur, RPJMD kabupaten/kota. RPJMD harus memuat apa yang dilakukan pemerintah lewat Nawacita. Kalau ada yang spesifik dibicarakan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang ikut menyukseskan pembangunan di Jatim. Suksesnya Jatim berasal agregat program dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota se-Jatim. Atas kerjasama dari semua bupati dan walikota, kondisi makro ekonomi baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2015 mencapai 5,44 persen, inflasi 3,08 persen.

MG_0028

Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 17 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).

Minta Optimalkan Lahan Produktif

Gubernur Soekarwo juga minta kepala daerah yang baru dilantik mengoptimalkan lahan produktif guna mewujudkan ketahanan pangan. Kedudukan Jatim sebagai penyangga dan provinsi yang memiliki kedaulatan pangan harus dibuatkan perda untuk lahan produktif. Berdasarkan data, setiap tahunnya lahan produktif yang beralih fungsi sekitar 1.080 hektar. Meski luas lahan produktif berkurang, tetapi produktivitas mengalami peningkatan.

Sebagai contoh, pada tahun 2015 jumlah panen gabah kering giling di Jatim naik dari 13,02 juta ton menjadi 13,657 juta ton atau naik 650 juta ton. Dua komoditi pangan utama mengalami surplus yakni padi surplus 4,94 juta ton. Angka tersebut mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebanyak 43,3 juta jiwa dengan perhitungan konsumsi beras nasional sebanyak 114 kg/kapita per tahun. Selain padi, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton.

“Sekitar 650 ribu ton kenaikan gabah kering giling di Jatim, dan ini paling tinggi se-Indonesia. Hal ini harus kita apresisasi. Sedangkan hanya kedelai yang mengalami defisit yakni sebesar 46,9 ribu ton,” jelas Pakde Karwo sapaan lekatnya.

Lebih lanjut disampaikannya, kontribusi komoditas pangan Jatim sangat strategis terhadap nasional. Komoditas beras berkontribusi sebesar 19,76 persen kebutuhan nasional, jagung berkontribusi 40,37 persen kebutuhan nasional, gula berkontribusi 49,69 kebutuhan nasional, cabai rawit berkontribusi 32,53 persen kebutuhan nasional, daging sapi berkontribusi 21,40 persen kebutuhan nasional dan bawang merah berkontribusi sebesar 24,10 persen kebutuhan nasional.

Pelantikan 17 Kepala Daerah hasil dari pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember 2015 dibagi menjadi dua gelombang. Pelantikan pertama digelar pada pukul 09.00 WIB-12.00 WIB dan Gelombang Kedua pada pukul 12.30 hingga 15.00 WIB. Seusai pelantikan, akan dilakukan pembekalan oleh Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri pada pukul 19.00 WIB di Grand City Surabaya.

Sejumlah kepala daerah yang dilantik pada gelombang pertama yakni pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Sidoarjo yakni Saiful Ilah dan Nur Achmad Syaifudin, Kabupaten Banyuwangi yakni Abdullah Azwar Anas danYusuf Widiatmoko, Kabupaten Situbondo yakni Dadang Wigiarto dan Yoyok Mulyadi, Kabupaten Mojokerto Mustofa Kamal Pasha dan Pungkasiadi, Kabupaten Sumenep yakni Busyro Karim dan Ahmad Fauzi, Kabupaten Gresik yakni Sambhari Halim Radianto dan M. Qosim, Kabupaten Lamongan yakni Fadeli dan Kartika Hidayati, Kabupaten Jember yakni Faida dan Abdul Muqit, Kabupaten Trenggalek yakni Emil Elestianto Dardak dan Moch. Nur Arifin.

Kemudian untuk gelombang kedua sebanyak delapan pasangan bupati dan wakil bupati masing-masing dari Kabupaten Kediri yakni Haryanti Sutrisno dan H. Masykuri, Kabupaten Malang yakni Rendra Kresna dan Sanusi, Kabupaten Blitar yakni Rijanto dan Marhaenis Urip Widodo, Kabupaten Ponorogo yakni Ipong Muchlisoni dan Soedjarno, Kabupaten Ngawi yakni Budi Sulistyono dan Ony Anwar, serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota dari Kota Surabaya yakni Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana, Kota Pasuran yakni H. Setiyono dan Raharto Teno Prasetyo dan Kota Blitar yakni M. Samanhudi Anwar dan H. Santoso. (Humas Setdaprov. Jatim).

post-top-smn

Baca berita terkait