Friday, 30 October 2020

Pakde Karwo: Birokrat Harus Berpikir Global dan Jadi Agent of Change

post-top-smn
Pakde Karwo memberikan kuliah umum di hadapan ratusan Praja IPDN dengan tema Kepemimpinan di tengah Dinamika Global bertempat di Balairung Mallombassang Daeng Kampus IPDN Sulawesi Selatan

Pakde Karwo memberikan kuliah umum di hadapan ratusan Praja IPDN dengan tema Kepemimpinan di tengah Dinamika Global bertempat di Balairung Mallombassang
Daeng Kampus IPDN Sulawesi Selatan

 Surabaya, SMN – Jaman globalisasi menuntut perkembangan yang sangat cepat, termasuk permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk itu, birokrat diminta mampu berpikir global, tak hanya soal pemerintahan tapi juga soal ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan kuliah umum di Auditorium I Mallombassang Daeng Mattawang, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, Senin (13/02).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ini, salah satu kelemahan birokrasi selama ini adalah sebagian besar membahas politik dan pemerintahan. Pada posisi global saat ini, faktor ekonomi yang menonjol. Untuk itu, birokrat harus menjadi agent of change atau agen perubahan di bidang globalisasi.

Pakde Karwo mengatakan, pengambilan kebijakan yang dilakukan birokrat harus jelas. Untuk itu, belajar birokrasi bisa melalui faktor eksternal, yakni perubahan mindset output birokrasi. “Kompetisi saat ini bukan hanya dengan provinsi lain, tapi negara lain. Ini tuntutan globalisasi, kehidupan tanpa batas,” katanya.

Dalam birokrasi, lanjut Pakde Karwo, harus dilakukan reformasi birokrasi dimana regulasi harus didukung oleh SDM, teknologi informasi dan kontrol. Menurutnya, faktor SDM atau leadership sangat menentukan. Selain itu, secara normatif birokrat juga harus mempelajari peraturan perundang-undangan.  “Siapa yang menguasai peraturan, dia 50% menguasai implementasi,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, praja IPDN juga harus menyesuaikan perubahan atau kemajuan jaman. Ia mengajak praja IPDN tak hanya belajar melalui buku, tapi juga harus meluangkan waktu untuk mencari informasi melalui internet.

Tak hanya itu, harus ada langkah diskresi terhadap beberapa sylabi atau mata kuliah tambahan. “Saya usul ada mata kuliah umum tentang sistem pelaporan keuangan berbasis akrual. Ini tantangan kita untuk mencari terus ilmu yang cocok dengan perkembangan jaman,” katanya.

Ditambahkan, praja IPDN harus tahu konsep mendasar bahwa konsep pembangunan nasional harus diikuti provinsi, konsep pembangunan provinsi harus diikuti kab/kota, begitu pula hingga tingkat kecamatan. Mulai dari perencanaan, detail progam, implementasi hingga pelaporan. Dan ini semua harus diatur secara online, melalu tracking. “Soal pajak misalnya, harus tracking sistem, sehingga database-nya bisa sebagai bahan pengambilan keputusan. Jadi pemimpin harus menguasi konsep pembangunan,” katanya.

Pengertian desentralisasi, lanjutnya, seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, “dibagi” disini  bukan bermakna berdiri sendiri, tapi harus untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. “Di UU No.23 tahun 2014 ini hierarki, tapi tetap ada local wisdom. Dalam UU ini, ada penguatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo menjelaskan keberadaan alumni APDN/STPDN/IPDN di Jatim. Saat ini, ada 2.100 orang lulusan APDN/STPDN/IPDN di Jatim atau 0,505% dari jumlah ASN di Jatim. Lulusan tersebut berkontribusi sangat baik terhadap pemerintahan daerah. Terlebih lagi, di  APDN/STPDN/IPDN diterapkan basis disiplin serta etika dan moralitas. “Jangan sampai lulusan STPDN tidak disiplin, karena itu ciri khasnya, di atasnya ada etika dan moralitas”, katanya.

Sementara itu, Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Drs. Burhanuddin Dalil, M.Si mengatakan, Gubernur Soekarwo merupakan birokrat sejati yang sukses membawa kemajuan di Jatim. Menurutnya, banyak reformasi birokrasi yang dilakukan di bawah kepemimpinannya seperti kemudahan perijinan pelayanan publik. “Jatim di bawah kepemimpinan beliau menunjukkan banyak kemajuan, sehingga kuliah ini sangat bermanfaat bagi praja IPDN yang nantinya terjun ke dunia birokrasi. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari beliau sebagai Gubernur,” katanya.

Tema kuliah umum kali ini adalah “Kepemimpinan di Tengah Dinamika Global”. Acara ini sendiri bertempat di Auditorium I Mallombassang Daeng Mattawang, dan diikuti sekitar 200 orang praja IPDN.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto mengatakan, ini merupakan kali kedua Pakde Karwo memberikan kuliah umum di depan praja IPDN. Pada Januari lalu, Pakde Karwo juga memberikan kuliah umum di depan 2.000 praja IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kuliah umum itu dilakukan setelah pada paginya, Pakde Karwo menerima penghargaan “Astha Brata Madya Utama Pamong Praja” dari Rektor IPDN. (*)

post-top-smn

Baca berita terkait