Saturday, 8 May 2021

Ngawi Deklarasikan Penolakan Pada Kekerasan dan Radikalisme

post-top-smn

Bupati Ngawi menandatangani deklarasi menolak kekerasan dan radikalisme

Ngawi, SMN – Kabupaten Ngawi menolak menjadikan SARA dan isu perbedaan menjadi salah satu penyebab berkembangnya intoleransi dan kekerasan serta sikap radikal pada masyarakat. Ajakan untuk tetap hidup damai dalam rasa persatuan di tengah banyaknya keanekaragaman masyarakat ini, diwujudkan dengan deklarasi Penolakan Radikalisme dan Kekerasan Terhadap Pemuka Agama, di gedung kesenian, Selasa  Maret 208 lalu.

Deklarasi ini dilakukan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dan dihadiri seluruh stakeholder di Ngawi, diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Kapolres Ngawi, Dandim 0805 Ngawi, Ketua DPRD Ngawi dan Bupati Ngawi beserta OPD sampai dengan camat serta Forum Bersama Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Ngawi.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menyatakan, perlu diadakan deklarasi ini agar kehidupan damai dan bersatu yang selama ini ada di Ngawi tetap dipertahankan. Apalagi, tahun ini merupakan tahun politik serta banyaknya kepentingan, akan rawan membuat perbenturan dan pertikaian di masyarakat. “Tak bisa dihindari, dalam politik ada saja perbedaan dan riak-riaknya, saya ini pelaku politik tapi saya tidak suka bila dalam berpolitik memakai semua cara dan meninggalkan kepentingan masyarakat yang lebih besar yakni rasa aman dan kedamaian,” ungkap Kanang, sapaan akrabnya.

Di tahun politik dimana Ngawi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur yang mengikuti Pilkada serentak, adanya perbedaan pilihan diharapkan tidak akan menjadi pemicu perpecahan. Hal ini juga diharapkan bisa menjadi pijakan sampai dengan pemilihan presiden di tahun 2019 dan pemilu legislatif.

Kapolres Ngawi, AKBP Pranatal Hutajulu juga meminta semua masyarakat tetap menjunjung persatuan, deklarasi yang dilakukan itu juga bukan merupakan seremoni belaka namun menjadi salah satu pijakan dalam tindakan nyata bagi seluruh masyarakat Ngawi menjaga kedamaian. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi, menjaga ketertiban di tahun politik ini dan pihak Polres juga akan meningkatkan komunikasi melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa dan kepala desa,” kata Pranatal.

Deklarasi Penolakan Radikalisme dan Kekerasan pada Pemuka Agama ini kemudian diakhiri dengan penandatanganan deklarasi serta komitmen bersama yang diikuti Bupati, Kapoles, Dandim, Kejari, FKUB dan pengurus partai politik. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait