Saturday, 8 May 2021

Menolak Kerjasama, Awak Media Meminta Inspektorat Mengaudit Diskominfo

post-top-smn

Lumajang, SMN –   Senin (5/6) puluhan awak media datangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, untuk audensi bersama Plt Bupati Lumajang, terkait dengan keinginan mereka yang meminta kepada Plt bupati segera menugaskan Kepala Inspektorat Kabupaten Lumajang untuk mengaudit internal anggaran pada Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang tahun 2017 tentang kerjasama dengan media massa.

Menurut wartawan koran Dor, Priyo Suwoko kepada Plt Bupati Lumajang mengatakan jika dirinya menolak dengan tegas kerjasama tersebut. Selain itu dia juga menyampaikan kalau ada dugaan penyalah gunaan administrasi di dalam internal Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang.

“Pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2017, saya sudah memenuhi semua persyaratan terkait kerjasama itu, namun hak saya tidak diberikan , bahkan Dinas Kominfo mengatakan kalau anggaran sudah dikembalikan ke Kas Daerah, apa itu benar atau di buat-buat,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut Woko, panggilan akrabnya, juga menjelaskan jika pada bulan Desember tahun 2017, semua media diminta menandatangani surat pernyataan kerjasama yang berlaku mundur, sejak bulan Mei 2017.

“Saya itu tidak menandatangani surat tersebut, sebab harus ada penandatanganan dari pihak yang bertanggungjawab, yaitu pimpinan perusahaan atau pimpinan redaksi. Tapi banyak juga media yang memalsukan atau dipalsukan tanda tangannya,” tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan wartawan suara media nasional (SMN), Rochimawati. Bahwa dirinya sempat dihubungi pihak Dinas Kominfo kalau SPK nya hilang dan harus membuat lagi yang baru. Tapi yang bersangkutan tidak mau tanda tangan, walau pihak Kominfo menyarankan untuk memalsukan tanda tangan.

“Kalau saya menduga ada pemalsuan data terkait SPK tahun 2017. Apa lagi pada tahun 2018, pengajuan penawaran saya di palsukan dengan copy company profil tahun 2016, aneh itu,” ujar Atik panggilan akrabnya.

Demi memfokuskan kepada apa yang diinginkan, wartawan suaraindonesia-news, Achmad Fuad Afdlol juga mengungkapkan jika penolakan kerjasama itu dikarenakan anggaran pada Dinas Kominfo hanya Rp 700 juta saja, dan itu berasal dari APBD atau dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disingkat DBH-CHT.

“Kami meminta penjelasan kepada Pemkab Lumajang terkait anggaran Rp 700 juta itu asalnya dari mana? Dan anggaran itu untuk tahun 2017 apa 2018? Kami tidak mengerti dan mohon penjelasan. Namun sejauh ini tidak ada yang mau menjelaskan,” keluhnya.

Selain itu, kata Fuad, panggilan akrabnya, menegaskan kembali kepada Plt Bupati Lumajang yang didampingi Asisten untuk menugaskan Inspektorat melakukan audit terhadap kegiatan kerjasama media tahun 2017 yang diduga ada kecurangan administrasi.

“Dasar pihak Dinas Kominfo memberikan kerjasama saja juga tidak jelas terus bagaimana bisa sejalan dengan media massa. Kwitansi bermaterai Rp 6.000 ditandatangani awak media dengan hanya menerima dana kerjasama Rp 400 ribu saja, aneh juga, ini yang harus dibongkar,” beber Fuad.

Yang jelas, kata Fuad sejumlah media yang hadir sewaktu audensi dengan Plt Bupati Lumajang, menolak kerjasama kemitraan media. Karena pihak Kominfo tidak pernah mensosialisasikan tentang kerjasama, dan ketika awak media mau menanyakan hal tersebut kepala diskominfo, sangat sulit untuk ditemui. Di telpon tidak diangkat, di WA tidak menjawab.

Sementara itu, Plt Bupati Lumajang, dr Buntaran Supriyanto M.Kes kepada seluruh awak media yang hadir mengatakan kalau pihaknya akan meminta keterangan kepada Dinas Kominfo terkait dengan permintaan rekan-rekan wartawan ini.

“Kalau terkait dengan audit inspektorat kami akan coba tanyakan kembali, sebab hal itu sudah dilakukan. Dan kami akan panggil Kepala Dinas Kominfo untuk bisa menjelaskan apa yang sudah diminta awak media,” papar dr Buntaran.

Selain Plt Bupati Lumajang, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Lumajang, Drs . H. Slamet Supriyono, M.Si., Kabag Humas dan Protokol, Azis Fahturrozi juga berjanji akan membantu meluruskan persoalan yang terjadi antara sejumlah media dengan Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. ” Kami tidak bisa secepatnya memanggil kepala diskominfo, karena  Plt Bupati ada giat di Jakarta sampai hari Minggu” tegas Azis mengakhiri wawancara. ( Atk)

 

post-top-smn

Baca berita terkait