Friday, 10 July 2020

Menjaga Harmonisasi Demi Amanah Masyarakat

post-top-smn
Gubernur Jatim saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021

Gubernur Jatim saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021

 

Kab. Blitar, SMN – Gubernur Jawa Timur, Dr.H.Soekarwo mengambil sumpah dan melantik 14 pasangan Bupati/Wakil Bupati dan 3 pasangan Walikota/Wakil Walikota di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2).

Acara pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan serta serah terima jabatan 17 Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota masa jabatan 2016-2021 tersebut berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor 005/389/SJ. 14 Bupati/Wakil Bupati dan 3 Walikota/Wakil Walikota dalam radiogram tersebut yakni Kota Surabaya, Pasuruan dan Blitar. Serta Kabupaten Ngawi, Jember, Ponorogo, Lamongan, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Blitar, Mojokerto, Banyuwangi, Malang, Sumenep, dan Sidoarjo. Sedangkan untuk Kabupaten Tuban dan Pacitan belum dilakukan pelantikan karena menunggu akhir periodisasi jabatan pada 21 Pebruari 2016 untuk Kabupaten Pacitan dan 20 Juni 2016 untuk Kabupaten Tuban. Acara yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Pramono Anung, anggota Forkopimda Provinsi Jawa Timur, dan para purna tugas PJ Bupati dan Walikota tersebut berlangsung khidmad.

Orang nomor satu di Jawa Timur dalam sambutannya menegaskan, untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam rangka tujuan otonomi dimaksud, maka tugas penting bagi Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan aspek sinkronisasi dengan substansi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yang telah disinkronkan dengan RPJMN 2014-2019 yang memuat Nawa Cita antara lain: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. Gubernur Jatim menekankan bahwa untuk tata kelola Dana Desa di Provinsi Jawa Timur terdapat 10 kabupaten/kota yang telah menjalankan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 3 Kabupaten yang mengembangkan aplikasi secara mandiri.

Pria Kelahiran Madiun, 16 Juni 1950 silam ini juga mengingatkan, isu strategis terkini yang perlu dicermati oleh seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur antara lain: permasalahan terorisme/radikalisme, narkoba, pornografi, kekerasan seksual, perempuan dan anak. Dibidang ekonomi harus dicermati masalah kedaulatan pangan khususnya beras, jagung, kedele, gula dan daging sapi. Sedangkan di bidang kesehatan yakni penyakit demam berdarah. Selain itu, bencana alam juga harus menjadi perhatian serius bagi Kepala Daerah seperti banjir, tanah longsor, dan gunung meletus. Kepala Daerah yang baru saja dilantik diharapkan menjalin kerjasama dengan pihak terkait, secara komprehensif melalui cegah dini radikalisasi, pemberantasan kejahatan serta harmonisasi dan rekonsiliasi eks Gafatar dengan lingkungan setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga memaparkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2015 sebesar 5,44 persen dengan tingkat inflasi sangat terkendali yaitu sebesar 3,08 persen. Target Tahun 2016 yakni mencapai 5,6 sampai 5,8 persen. Sehingga Kepala Daerah yang baru saja dilantik diminta untuk kerja, kerja dan kerja demi memenuhi target tersebut dan kesejahteraan rakyat Jawa Timur. Sementara pada aspek kedaulatan pangan, Jawa Timur pada Tahun 2015 surplus 4,94 juta ton beras atau dapat mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebayak 43,3 juta jiwa. Surplus jagung 3,4 juta ton, surplus gula 805 ribu ton, sedangkan untuk kedele masih defisit sekitar 46,9 ribu ton.Untuk itu, Bupati/Walikota segera menyelesaikan Perda Zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam menjamin ketersediaan bahan pengan pokok khususnya beras, juga mengupayakan percepatan rehabilitasi beberapa waduk. Terkait dengan penanganan bencana alam melalui early warning system dan mitigasi bencana alam. Untuk penanganan wabah penyakit harus menggunakan langkah promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Gubernur Jatim juga mengingatkan, agar menjalankan tugas dengan menanggalkan segala atribut politik dan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Menjaga harmonisasi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasalnya, dengan harmonisasi tersebut menunjukkan kemampuan dalam menjaga amanah masyarakat.

 

TP PKK dan Kader PKK saat dilantik

TP PKK dan Kader PKK saat dilantik

TP PKK dan Kader PKK, Relawan Yang Tidak Berpolitik Praktis

Sehari usai pelantikan 17 kepala Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kamis (18/2) giliran Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Nina Sukarwo, MSi melakukan pelantikan kepada 17 Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota Masa Bhakti Tahun 2016-2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dalam sambutannya, Dra. Hj. Nina Sukarwo, MSi, atau yang akrab disapa Budhe Karwo berharap agar PKK sebagai mitra pemerintah bisa hadir di tengah masyarakat sebagai solusi, dari munculnya berbagai permasalahan yang ada dimasyarakat. Budhe Karwo juga menekankan akan pentingnya netralitas dalam PKK. Menurutnya, kepemimpinan gerakan PKK hendaknya tidak ada afiliansi pada kelompok manapun. Tim Penggerak PKK dan kader PKK adalah relawan yang tidak berpolitik praktis. PKK juga bukan kelompok arisan. PKK melakukan pembinaan kepada masyarakat, biasanya mengajak masyarakat secara persuasif tidak konstruktif. Sehingga masyarakat koorperatif untuk diajak bekerja sama, misalnya menanggulangi masalah kesehatan, mengungkit pemberdayaan ekonomi perempuan. Pendekatan dari hati ke hati itu ciri khas gerakan PKK, tidak instruktif tapi persuasif.

Dra. Hj. Nina Sukarwo, MSi juga mengingatkan bahwa Ketua Dekranasda dan anggotanya harus bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini masih ada PR bagi TP PKK maupun Dekranasda diantaranya: terjadinya kesenjangan transformasi masyarakat yang disebabkan cepatnya kemajuan teknologi, kurangnya regenerasi pengrajin dalam melestarikan produk kerajinan berbasis lokal, kurang stabilnya para pengrajin dalam mejaga mutu dan penyediaan hasil produk karena saat ini kita sudah masuk MEA jadi tidak boleh lagi dengan kualitas yang terabaikan. Packaging terutama harus tetap menjadi perhatian, termasuk perkembangan mode masih belum bisa mengikuti cepatnya perkembangan selera konsumen. Untuk itu, dia mempersilahkan untuk berkreasi demi kesejahterkan masyarakat di tempat TP PKK masing-masing. Budhe juga menekankan, Dekranasda merupakan wadah untuk melindungi para pengrajin. Dari jumlah 6,8 juta UMKM yang ada di Jawa Timur, 3 juta ada di sektor primer dan sisanya di sektor lain. Kontribusi UMKM 54, 6 % terhadap PDRB Jatim. Sebagian besar bahkan sudah menembus pasar luar negeri. Menurutnya, perkembangan batik luar biasa. Ini setelah di tetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Bahkan di Jawa Timur mempunyai 1300 motif batik dan sempat diMURI-kan.

 

Bupati/Wabup Blitar, Tidak Ada Jarak Dengan Masyarakat

Bupati Blitar, H.Rijanto dan Wakil Bupati Blitar Marhaenis yang didampingi istri masing-masing, menggelar acara tasyakuran pasca pelantikan keduanya sebagai Bupati Blitar/Wakil Bupati Blitar periode 2016-2021 di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (17/2). Acara tasyakuran yang digelar, Jumat (19/2) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro dibanjiri ucapan selamat dari berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif, Forpimda, karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Blitar, pengajar, juga masyarakat umum.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang telah mendukungnya bersama Wakil Bupati Blitar, Marhaenis sehingga mendapat kepercayaan memimpin Kabupaten Blitar 2016-2021.

Di era kepemimpinannya, Bupati Blitar Rijanto berharap Kabupaten Blitar bisa lebih baik, lebih sejahtera. Masyarakat diharapkan juga lebih maju dan berdaya saing utamanya menghadapi pasar bebas MEA. Ini sesuai dengan visi Kabupaten Blitar, “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.” Peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga akan terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi yang disiplin. (hms/adv/kan)

post-top-smn

Baca berita terkait