Lumajang, SMN– Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bisa dikatakan gagal, jika masih ditemukan gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan. Namun bukan hanya itu saja, jika ditemukan warga yang tidur berhimpitan dengan kandang hewan itu malah lebih parah lagi.
Kondisi seperti ini ditemukan di Dusun Krajan, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Sebuah keluarga yang menempati bangunan tidak layak huni dan bercampur dengan kandang hewan piaraannya masih bisa ditemui di sana.
Kakek Bagon namanya. Ia hidup bersama dengan anak laki-lakinya yang masih berusia tujuh tahun. Memang sejak lama ia tinggal di sebuah tempat yang tidak layak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Kami disini sejak anak saya berusia dua bulan, sekarang Raihan sudah berumur tujuh tahun, ibunya meninggalkan kami,” terang Bagong Minggu (31/3).
Selaku pihak unsur penyelenggara pemerintahan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Akhmat menerangkan jika pihaknya sangat prihatin atas situasi dan kondisi yang dialami salah satu warga Kabupaten Lumajang tersebut.
Menurut Akhmat, ini dikarenakan buntunya informasi dan komunikasi dari semua lini. Setidaknya ini diusulkan kepada DPRD Kabupaten Lumajang dan dimungkinkan segera terealisasi.
“Jika ini diusulkan kepada teman-teman atau kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, maka akan membantu warga tersebut, baru kalau tidak ada respon kita siap mediakan lebih besar lagi,” kata politisi PPP ini, Minggu (31/3).
Karena ini tidak ada pemberitahuan tindak lanjut, kata Akhmat, akhirnya terjadi seperti ini.
“Sebenarnya ini tugas pemerintahan paling bawah, yaitu RT dan RW, serta Kepala Desa (Kades), kalau memang ada rumah warga yang tidak layak huni, monggo diusulkan kepada kami DPRD Kabupaten Lumajang atau pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang,” paparnya lagi.
Kondisi prihatin juga disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, Umi Khulsum, yang melihat kondisi seperti ini dimana pihak Pemerintah Desanya tidak hadir.
“La iya itu masak pemerintah desa tidak tahu ta? Kan Dana Desa anggarannya Rp 1 miliar lebih, pas di buat membangun itu, kan tidak seberapa ta?” ungkap Umi Khulsum.
Dikatakan politisi PKB ini, Dana Desa di Pemdes itu sangat besar dibandingkan anggaran Jaring Serap Aspirasi (Jasmas) DPRD Kabupaten Lumajang.
“Iya Dana Desa itu kan nilainya Rp 1 miliar lebih, kalau di DPRD Rp 1 miliar untuk 4 kecamatan, jadi di bagi dikit-dikit gitu,” ujarnya membandingkan. (Tik)
