Wednesday, 28 October 2020

Maknai HPN ke 72, Sekdaprov Jatim Minta Pers Jaga Netralitas

post-top-smn
Sekdaprov bersama Ketua PWI Jatim pada acara Puncak Peringatan HAri Pers Nasional di Maluku

Sekdaprov bersama Ketua PWI Jatim pada acara Puncak Peringatan HAri Pers Nasional di Maluku

Surabaya, SMN – Memperingati Puncak Hari Pers Nasional (HPN) ke 72 yang jatuh pada 9 Februari 2017, Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi memaknai bahwa insan pers harus terus netral dalam memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat luas.
“Makna hari pers, bagi saya adalah ingin agar keberadaan pers dalam memberikan informasi lebih netral. Netralitas sangat penting dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat,” ungkapnya saat disela-sela kunjungan kerjanya di Puncak HPN tahun 2017 di Lapangan Polda Tantui, Maluku, Kamis (9/2).

Ia menuturkan, pers harus mampu menjelma menjadi pribadi dan memiliki semangat baru dalam memberikan keterbukaan informasi secara netral, akurat dan berimbang. Pers juga harus meninggalkan paradigma lama atau kebiasaan kurang baik dan mengubahnya menjadi paradigma baru atau kebiasaan baik yang terdapat pada setiap insan pers.

Keberadaan pers, diakui Sukardi sangat memberikan efek positif bagi masyarakat sehingga terbantu dalam mengetahui informasi terkini dari sumber pemberitaan yang tepat, kredibel dan netral.

Ditambahkannya, keberadaan pers yang netral dapat menjadikan perannya sebagai mediator kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. “Pers juga berperan dalam kemajuan pembangunan di daerah. Arah kebijakan pemerintah bisa disampaikan melalui saluran-saluran pers yang ada,” imbuhnya.

Lebih jauh Sukardi menuturkan, bahwa pers juga memberikan sumbangsih besar terhadap dunia usaha, terutama kepada pengusaha dan masyarakat. “Jadi pers dapat menjadi media penghubung dengan memiliki keberimbangan dan netralitas informasi, sekaligus dapat memberitakan secara objektif, akurat dan terpercaya,” tegasnya.

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menekankan, bahwa Pers Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman terutama media sosial yang begitu pesat. Kehadiran media sosial memberi dampak yang begitu besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, lanjut Presiden media yang tidak mampu beradaptasi dengan media sosial akan berguguran. “Keberadaan, media utama atau media mainstream masih bisa diajak komunikasi dan bicara dalam menciptakan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi media sosial sangat bebas dan tidak ada yang bisa memagari. Digitalisasi arus komunikasi menjadikan setiap individu dapat memberitakan apa yang kita lihat dan alami serta dapat langsung di publish,” ungkapnya.

Ia juga menyebut, saat ini terdapat berita yang memberikan informasi secara objektif dan aktual. Namun terdapat juga berita bohong (hoax) yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. “Ini fenomena (hoax) terjadi di semua negara. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama menangkal setiap berita bohong hingga berita yang memecah belah dan fitnah. Media harus meluruskan hal hal yang bengkok dan menjernihkan berita yang keruh,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jawa Timur Drs. Benny Sampirwanto juga menyatakan, bahwa keberadaan Pers Indonesia sangat vital. Pers berperan penting sebagai penyambung lidah informasi antara pemerintah dengan rakyat.

Pers, harus dapat memberikan informasi secara adil dan berimbang. Tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu institusi, partai politik maupun lembaga yang ada. “Pers harus netral dalam setiap melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pers diharapkan juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa dan negara,” tutupnya.

post-top-smn

Baca berita terkait