Tuesday, 22 September 2020

Lelang Dini Percepat Program Perumahan

post-top-smn
Ilustrasi - Perumahan

Ilustrasi – Perumahan

Jatim, SMN – Untuk mempercepat program perumahan di tahun 2017, pemerintah mulai saat ini sudah melakukan lelang secara lebih awal atau lelang dini.  Kegiatan ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan pada 2017 bisa lebih baik daripada tahun ini.

“Kami akan melaksanakan program perumahan pada 2017 dengan melaksanakan tender lebih awal, yaitu Oktober tahun ini. Dan kami telah melaksanakan rakor dimana semua dikumpulkan untuk mempersiapkan program apa saja yang akan dilakukan, lengkap dengan pengajuan lokasi dan dokumen pendukungnya,” ujar Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal  Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (5/10).

Menurutnya, persiapan dini dilakukan untuk menghindari adanya pembangunan yang tidak selesai pada akhir tahun dan menyebabkan perpanjangan di tahun berikutnya. Sementara terkait pelaksanaan pembangunan perumahan pada Tahun Anggaran (TA) 2016, Direktorat Penyediaan Perumahan juga selalu mendorong agar terus dilakukan percepatan pembangunan pada tiga bulan terakhir ini.

“Kalau dulu pada 6 Januari 2016 kita hanya bisa lakukan penandatanganan kontrak pada enam paket, diharap 6 Januari 2017 kita bisa paling tidak 50 persen dari program, dilakukan kontrak,” katanya.

Ia pun meminta kepada para satuan kerja (satker) di pusat maupun daerah agar tetap mentaati arahan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk pengerjaan proyek di lapangan selama tujuh hari dengan dua shift yang masih berlaku hingga saat ini. Kalau diperlukan tambahan shift kerja, maka para satker juga harus dapat melaksanakannya, agar pembangunan yang telah direncanakan selesai tepat waktu hingga akhir tahun ini.

“Saya berharap tidak ada lagi program pembangunan 2016 yang masih dilaksanakan pada 2017 mendatang. Kita harus saling bekerjasama dengan baik di lapangan dan terus berupaya agar aspek pembangunan fisik dapat tercapai 100 persen pada akhir tahun,” tuturnya.

Syarif juga berpesan agar para satker memperbaiki administrasi mulai dari perencanaan hingga proses serah terima aset. Jangan sampai kelalaian administrasi membuat rekan-rekan yang bekerja di lapangan justru berhubungan dengan kasus hukum. Sebab pemeriksaan hasil pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bukan hanya memperhatikan selesainya fisik bangunan saja tapi juga masalah administrasinya. (jal/kom_jtm)

post-top-smn

Baca berita terkait