Wednesday, 28 October 2020

Legalitas Yapenas Banyuwangi 17 Agustus 1945, Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

post-top-smn
Misnadi SH MH Ketua Umum Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Misnadi SH MH Ketua Umum Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Banyuwangi, SMN – Hasil gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Menteri Pendidikan Nasional (Tergugat 1) dan Kopertis Wilayah VII Surabaya (Tergugat II) atas rekomendasi dan persetujuan pengangkatan rektor yang diusulkan Ketua I dalam perkaranya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada putusan PTUN Surabaya di Sidoarjo 23 Februari 1998 nomor : 65/G.TUN/1997/PTUN.sby.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Misnadi SH MH ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sengketa PTUN telah dilaksanakan eksekusinya oleh Mendiknas RI dan Kopertis wilayah VII Surabaya sebagaimana bukti surat Menteri tanggal 23 Mei 2000 kepada Kopertis Wilayah VII dan surat dari Kopertis kepada Dirjen Dikti tanggal 19 Mei 2000 serta surat Dirjen Dikti kepada Mendiknas tertanggal 31 Mei 2000.

Menurutnya, dengan adanya surat dari Kopertis, Dirjen Dikti dan Mendiknas RI tentang pencabutan Rekomendasi perpanjangan jabatan rektor dan pencabutan surat persetujuan Mendiknas RI membuktikan secara hukum bahwa anggaran dasar dalam akta nomor: 11 tanggal 07 november 1984 telah berubah ke akta nomor : 09 tanggal 11 maret 1997. Sehingga, hal itulah yang menjadi dasar legalitas operasional baik interen maupun eksteren atas nama Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan termasuk dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang terhadap kopertis dan Mendiknas RI yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang mana telah dilaksanakan eksekusinya pada tahun 2002.

“Kepengurusan Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi berdasarkan anggaran dasar yang tercantum dalam akta nomor: 09 tanggal 11 maret 1997 sebagai landasan hukum atau legal standing Yapenas mengajukan gugatan telah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap serta amar putusannya telah dijalankan oleh Kopertis dan Mendiknas RI pada tahun 2002. Ternyata, diingkari segelintir oknum Yapenas yang dimotori oleh Drs Warijan dan Sugihartoyo SH bahkan secara fisik menghambat serta menghalang – halangi pengurus yang sah untuk menjalankan aktifitas pengelolaan unit / aset Yapenas terutama unit Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi atau disingkat UNTAG Banyuwangi,” Ungkap Misnadi.

Selain itu, Keputusan Menteri hukum dan HAM RI tentang pengesahan pendirian badan hukum Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan nomor: AHU-01110-50-10-2014 tanggal 29 april 2014 dengan susunan pengurus sebagai Ketua umum Misnadi SH, Sekretaris Suryo Purwito SE dan Bendahara Peni Wahyuningsih.

“Kesimpulannya bahwa semua unit pendidikan mulai Tk Siwi Peni, SMP 17 Agustus 1945, SMA/SMK 17 Agustus 1945 / SMK Sritanjung dan UNTAG Banyuwangi merupakan unit pendidikan yang sejak dahulu didirikan serta bernaung dibawah Yapenas 17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagai pengelola yang legalitasnya wajib diterima dan diakui oleh penentu kebijakan baik pusat maupun daerah tanpa kecuali sebagaimana telah dikukuhkan melalui putusan MA RI no. 228 K/TUN/1998 tanggal 20 september 1999 dan telah dilaksanakan eksekusinya oleh kopertis dan Mendiknas RI. Sedangkan, keberadaan Perpenas dibawah pimpinan Drs Warijan dan sekarang berganti kepada Sugihartoyo selain cacat secara hukum karena menggunakan akta no.11 tanggal 7 november 1984 yang sudah tidak berlaku karena telah diganti dengan akta no. 09 tanggal 11 Maret 1997,” Bebernya.(Edhi)

post-top-smn

Baca berita terkait