Sunday, 25 October 2020

KSP : Perpres Tentang Reforma Agraria Segera Ditandatangani

post-top-smn
Ribuan petani yang hadir dalam acara refleksi konsolidasi Qubro SEKTI dengan tema “Percepatan Reforma Agraria, Adalah Janji Presiden Di Tahun 2017”

Ribuan petani yang hadir dalam acara refleksi konsolidasi Qubro SEKTI dengan tema “Percepatan Reforma Agraria, Adalah Janji Presiden Di Tahun 2017”. (afu)

Jember, SMN – Kantor Staff Kepresidenan (KSP) urusan Reforma Agraria (RA), Usep Setiawan kepada awak media, kemarin siang mengatakan jika arah dari kebijakan RA yang diinisiasi oleh pihaknya dengan melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan obyek RA tersebut.

Menurut Usep, dirinya hadir acara refleksi konsolidasi Qubro Serikat Tani Independen (SEKTI) dengan tema “Percepatan Reforma Agraria, Adalah Janji Presiden Di Tahun 2017”, untuk menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) RA akan segera ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

“Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa pemerintah akan mempercepat pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk tujuan produktif masyarakat itu sendiri,” katanya dihadapan ribuan masyarakat tani yang hadir waktu itu.

Turut hadir ditengah-tengah lebih dari 4 ribu petani dari delapan kecamatan di Jember ini, selain KSP, hadir pula Kasi Sengketa ATR/BPN Kabupaten Jember Handoko, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember David Handoko Seto, di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo, dapat bisa menjadi bermanfaat.

“Sebab kalau ini terealisasi, sesuai dengan harapan Presiden Joiko Widodo, akan dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat saat ini,” jelasnya lagi.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember, David Handoko Seto juga menyatakan kalau secara subtansi pihaknya akan mendukung program pemerintah ini. Menurutnya program ini sangat bagus untuk masyarakat.

“Secara kelembagaan kami sangat mendukung program ini. Ini sangatlah bagus, hanya jangan sampai ini sekadar menjadi wacana saja. Dan memang program seperti ini kan selama ini memang kita dukung, tinggal implementasinya saja,” kata politisi NasDem ini.

Demi mensukseskan RA dan menekan angka kemiskinan, menurut Kasi Sengketa BPN Kabupaten Jember, Handoko mengatakan jika pihaknya siap mendukung program tersebut selama ada keputusan dari Presiden RI.

“Jika sudah ada Perpres dan ditandatangani Presiden Joko Widodo, maka kami siap menduklung seratus persen. Sebab program RA bisa ikut mensejahterakan masyarakat di Republik Indonesia, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 38 juta orang dan belum memiliki tanah, seperti di delapan titik di Kabupaten Jember ini,” kata Handoko, kemarin kepada media.

Koordinator SEKTI, M Jumain kepada sejumlah media mengatakan jika pihaknya akan berterima kasih atas sikap pemerintah yang tahun ini memfokuskan kerjanya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui RA tersebut.

“Menurut saya lambatnya proses pelaksanaan ini akibat ketiadaan visi RA dan lemahnya inisiatif Kementerian ATR/BPN memimpin, mengoordinasikan kementerian lain, dan kelompok masyarakat sipil rencana pelaksanaan RA,” ujar Jumain seusai acara.

Ini menurut Jumain, menyebabkan kerangka regulasi operasional RA yang hendak dijalankan pemerintah belum juga diselesaikan. Namun sesuai apa yang disampaikan KSP, bahwa Perpres tentang Reforma Agraria ada kabar akan disahkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

“Kami sangat mendorong gerakan RA ini, khususnya mendorong agar redistribusi dilakukan pada wilayah di mana terjadi ketimpangan agraria yang mencolok dan terjadi konflik agraria. Pandangan ini menurut saya didasarkan pada tujuan utama reforma agraria, yakni menurunkan ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan hidup,” bebernya.

Sebab kata Jumain, ada tataran  regulasi, pemerintah segera mengesahkan Perpres Reforma Agraria. Sebab pada sisi implementasi ini akan membuka partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mendaftarkan lokasi, mengorganisasikan penerima manfaat dan model pembangunan berkelanjutan pada lokasi pelaksanaan reforma agraria.

Sememntara itu, seperti dalam statementnya di berbagai media nasional baik online maupun cetak, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan bahwa pemerintah siap membagikan lahan seluas 30 juta hektare lahan kepada masyarakat. Dan ini kata Joko Widodo bahwa program ini merupakan bagian dari RA serta Redistribusi Aset yang akan dilakukan pemerintah.

Joko Widodo juga banyak menjelaskan tentang kebijakan pemerataan ekonomi pemerintah. Presiden juga menjelaskan Redistribusi Aset akan menyasar rakyat miskin, koperasi, serta pesantren.

Jokowi menjelaskan, lahan yang akan dibagikan tersebut terdiri dari 12,7 juta hektare yang disiapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 9 juta hektare dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Presiden Joko Widodo ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan jadi fokus perhatian pemerintah dan perlu segera dilakukan secara masif dalam dua tahun ke depan.

“Nantinya masyarakat akan mempunyai jaminan yang bisa dimanfaatkan sebagai akses permodalan ke perbankan,” kata Joko Widodo waktu itu.

Dan yang jelas saat ini, menurut Joko Widodo yang telah siap di Kementerian Kehutanan 12,7 juta hektar, dan di Kementerian ATR/BPN ada kurang lebih 9 juta hektar.

Menurut Joko Widodo, pemberian konsesi tanah kepada rakyat melalui koperasi salah satunya merupakan upaya pemerataan kesejahteraan.

“Karena dengan pemberian konsesi tanah adat, pemberian konsesi pada rakyat, pemberian konsesi pada koperasi saya rasa inilah yang saya katakan di depan bahwa ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong benar-benar konsesi itu dinikmati rakyat bukan hanya segelintir masyarakat kita,” tutur Joko Widodo.

Selain Presiden RI, Menteri Koperasi dan UKM RI, Puspayoga juga ikut mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut, yang akan membagikan jutaan hektar lahan kepada rakyat melalui koperasi-koperasi dan pelaku adat yang ada di Tanah Air. Rencananya pembagian itu melalui program redistribusi aset dan land reform.

Dalam pernyataan yang dikutip dari berbagai media nasional, Puspayoga mengatakan bahwa pemberian lahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentunya akan meningkatkan lapangan kerja. Selain itu, pemberian lahan diyakini dapat menurunkan kemiskinan, kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan.

“Pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus diikuti oleh pemerataan kesejahteraan,” ungkapnya. (atk)

post-top-smn

Baca berita terkait