Friday, 4 December 2020

Krisis PNS, Ratusan Sekdes di Blitar Siap Ditarik

post-top-smn
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Blitar, SMN – Pemerintah Kabupaten Blitar siap menarik 220 orang pegawai negeri sipil (PNS) dari jabatan sekretaris desa (sekdes). Sebab UU No 6/2014 tentang Desa dan PP No 42 tahun 2014 tidak mengharuskan jabatan sekdes ditempati PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Ahmad Lazim mengatakan, mereka akan dikembalikan ke SKPD guna mengisi kekurangan tenaga staf. “Sebab kita juga tengah kekurangan staf,” ujarnya.

Kurangnya staf di SKPD terkait masih berlakunya kebijakan moratorium pemerintah pusat. Sementara di sisi lain, jumlah PNS di Kabupaten Blitar yang memasuki masa pensiun setiap tahun mencapai 400-an orang. Lazim berharap para PNS sekdes siap menerima kebijakan penarikan jabatan.

Sebab sudah menjadi takdir seorang abdi negara yang harus bersedia ditempatkan dimana saja. Hal itu menyusul ada reaksi beberapa PNS yang menolak ditarik dari jabatannya sebagai sekdes. “Risiko menjadi PNS harus mau ditempatkan dimana saja.

Harus patuh terhadap peraturan,” kata Lazim. Sesuai aturan yang berlaku, kepala desa mendapat kewenangan memilih sekdes baru. Sekdes berasal dari perangkat desa yang notabene warga setempat.

Kendati demikian, kades juga memiliki hak meminta ke pemkab mempertahankan sekdes yang berasal dari lingkungan PNS hingga masa pemerintahannya berakhir. Sementara Forum Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) meminta penarikan sekdes oleh pemerintah berdasarkan per-mintaansekdesbersangkutan.

Ketua Forsekdesi Kabupaten Blitar Sugiono mengatakan, hampir seluruhPNSyangmenjabatsebagai sekdes awalnya melamar sebagai sekdes dengan kesejahteraan tanah bengkok, bukan sebagai PNS yang menunggu gaji dari negara setiap bulan.

post-top-smn

Baca berita terkait