Saturday, 4 April 2020

KPU Kota Kediri Gelar Bimtek Laporan Dana Kampanye

post-top-smn

KPU Kota Kediri saat menggelar Bimtek Laporan dana kampanye

Kediri, SMN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan sosilisasi dan bimbingan teknis laporan dana kampanye (LPSDK dan LPPDK) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, bertempat di kantor KPU Kota Kediri, Selasa (13/3). Acara ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Kediri beserta secretariat dan jajaran, Drs. H. Achmad Maqsudi, MSi, Ak. dari Ikatan Akuntan Provinsi Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri, dan tim kampanye pasangan calon.

Pusporini Indah Palupi, Komisioner KPU Kota Kediri divisi teknis membuka acar dengan menyampaikan sambutannya. “Sedikit me-review Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) harus diserahkan pada tanggal 14 Februari 2018, dan semua pasangan sudah memenuhi. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terakhir harus dikumpulkan terakhir tanggal 20 April 2018 dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) terakhir pada tanggal 24 Juni 2018. Saya berharap tim kampanye menyerahkan laporan tidak mepet dengan batas terakhir waktu, karena takut nantinya masih ada perbaikan,”jelas Pusporini Indah Palupi.

Bu Puspo sapaan akrabnya juga menyampaikan harapannya bagi tim kampanye pasangan calon untuk mengikuti acara dengan maksimal. “Saya berharap acar ini diikuti secara maksimal supaya nanti pada saat pembuatan laporan dana kampanye tidak ada kendala,” tandasnya mengakhiri sambutannya.

Komisioner KPU Kota Kediri divisi hokum, Nurul Mamnun yang juga selaku narasumber dalam acara memaparkan materinya.”Kewajiban peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018 ada tiga yaitu, LADK, LPSDK, dan LPPDK,”jelasnya.  “Tidak sekedar membuat laporan saja, namun pahami cakupan-cakupan di dalamnya,”lanjutnya.

Cakupan laporan LPSDK, harus mencantumkan seluruh penerimaan sumbangan setelah laporan LADK. Sedangkan cakupan untuk LPPDK, harus mencantumkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disajikan melalui pendekatan aktifitas.

Nurul Mamnun juga menjelaskan tentang larangan sumber dana kampanye.”Negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lainnya,”terang Nurul Mamnun.

Selanjutnya, Achmad Maqsudi memaparkan materinya mengenai LPSDK dan LPPDK. “LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima pasangan calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota,”jelas Achmad Maqsudi. “ LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,”lanjutnya.

Achmad Maqsudi menyampaikan kebijakan KPU dalam pelaporan dana kampanye, antara lain meningkatkan pelayanan kepada peserta pemilihan untuk menyusun laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, menerbitkan alat bantu aplikasi untuk memudahkan peserta pemilu menyusun laporan dana kampanye. Kewajiban KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilihan untuk membentuk desk layanan laporan dana kampanye dengan sumber daya manusia yang kapabel, dan memberikan layanan data dan informasi laporan dana kampanye.

Peserta sosialisasi dan bimbingan teknis laporan dana kampanye (LPSDK dan LPPDK) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2018, bertempat kantor KPU Kota Kediri (13/3).(adv/bd)

post-top-smn

Baca berita terkait