Monday, 30 November 2020

Komisi I Prihatin Kasus Oknum Guru yang Cabuli Siswa, Tersangka Masuk DPO Tapi Masih Terima Gaji

post-top-smn
Dimas Alfinur Rakhmadi, anggota Komisi I DPRD Ngawi

Dimas Alfinur Rakhmadi, anggota Komisi I DPRD Ngawi

Ngawi, SMN Komisi I DPRD Ngawi ikut dibuat geram dengan kasus pencabulan yang dilakukan seorang oknum guru di Ngawi terhadap salah satu muridnya tahun lalu. Sejak Juni tahun lalu oknum guru tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan tidak mengajar lagi.

Namun anehnya, gaji tersangka sebagai PNS baru dibekukan pada Januari 2016. Hal ini terungkap ketika Komisi I meminta keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Ngawi menyoal oknum guru berinisial Wg. “Seharusnya ketika sudah tidak pernah masuk, ada sanksi untuk oknum tersebut, bahkan harusnya diberhentikan dengan tidak hormat dan gajinya masuk kas daerah kembali,” ungkap Dimas Alfi Nur Rakhmadi, anggota Komisi I DPRD Ngawi.

Kasus Wg menjadi sorotan karena dilakukan saat dia masih aktif mengajar di SMPN 3 Ngawi dan dilakukan pada siswinya sendiri. Oleh orangtua korban, tindakan Wg dilaporkan ke Polres Ngawi. Namun Wg tak ditahan hingga akhirnya melarikan diri dan dinyatakan buron. Siswinya, sebut saja Melati, kini tak bisa meneruskan sekolah dan kehilangan masa depannya karena tindakan oknum guru yang bejat tersebut. “Sewaktu kasusnya mencuat, pihak sekolah sudah menyerahkan sang oknum ini ke Dindik dan tidak memperbolehkan yang bersangkutan memegang mata pelajaran apapun,” ungkap Dimas.

Kini soal gaji Wg yang tetap terkucur sampai Desember 2015 itu menjadi sorotan dewan. Apalagi walaupun gaji masuk ke rekening namun pra syarat adanya tandatangan disinyalir tetap berlaku. Komisi I kemudian mengundang Kepala Inspektorat Ngawi, Yulianto beserta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Ngawi, Djono, untuk membicarakan hal ini. “Inspektorat sendiri mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari Dinas Pendidikan. Selain itu, sanksi pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS belum bisa dilakukan karena menunggu bupati definitif,” ungkap Dimas.

Menurut Dimas, seharusnya Wg sudah dilaporkan indisipliner karena tak masuk ke sekolah sampai berbulan-bulan. Walaupun pihak kepolisian tidak menahan sehingga Wg bebas melenggang melarikan dini, namun seharusnya Wg sudah diberi sanksi secara kedinasan berkaitan dengan statusnya sebagai PNS. “Sekarang namanya sudah masuk DPO, kami pikir sah saja BKD dan Inspektorat merekomendasikan tindakan tegas untuk Wg apalagi tindakannya telah mencemarkan profesi guru dan juga nama sekolah,” ungkap Dimas.

Selain meminta polisi melakukan tugasnya menangkap Wg, DPRD juga meminta ada perhatian pada korban yang masih di bawah umur. Korban juga hendaknya diberi jaminan keamanan dan kerahasiaan identitasnya bila menghendaki bersekolah di tempat lain. Ini semata agar korban bisa melanjutkan sekolah kembali. (ari)

post-top-smn

Baca berita terkait