Thursday, 24 September 2020

Komisi D Minta BLH Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Limbah B3

post-top-smn
Ilustrasi - Limbah B3

Ilustrasi – Limbah B3

Jatim, SMN – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pabrik pengelola limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) baik pabrik swasta yang sudah beroperasi di Jatim.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hammy Wahjunianto di DPRD Jatim, Selasa (20/9) mengatakan, dengan adanya pembinaan dari BLH ini diharapkan pabrik pengelolah limbah B3 dapat mengetahui tingkat pemahamanan pengelolahan limbah B3 tersebut baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia mencontohkan, kasus di PT PRIA tersebut memang belum ditemukan pelanggaran sama sekali, namun pihaknya mengusulkan kepada BLH dan PT PRIA agar jangan ada penguburan limbah B3 karena bisa membahayakan lingkungan di sekitarnya.

“Seharusnya untuk pengelolahan limbah B3 yaitu ditaruh atau diletakkan ditong yang steril atau baru dan bekas, lalu ditutup rapat dengan plastik dan disimpan di ruang steril dan maksimal 2 hari langsung dibawah ke Bandung,”ujar Hammy politisi asal Fraksi PKS Jatim ini.

Sementara itu Anggota Komisi D lainnya, Sugeng Pujianto mendorong Pemprov Jatim untuk secepatnya merealisasi pembangunan pabrik pengolahan B3 (Bahan Bakar Beracun) di Jatim.

“Kita ambil contoh kasus sengketa lingkungan hidup antara warga lakardowo Mojokerto dengan PT PRIA. Hal ini dikarenakan PT PRIA telah melakukan penimbunan diarea warga sehingga membuat pencemaran lingkungan bagi warga. Ini yang mendasari kami untuk secepatnya direalisasi pembangunan pabrik tersebut,”ungkapnya.

Politisi asal Malang ini mengatakan pabrik pengolahan limbah B3 ini sangat diperlukan, agar ke depan pengolahan limbah B3 tidak mengganggu lingkungan warga. “Jangan sampai warga disusahkan atas limbah B3. Kami berharap Pemprov segera merealisasikan,”ujarnya.

Soal besarnya anggaran yang diperlukan, politisi asal PDIP ini memastikan pihaknya akan menyetujui anggaran yang diperlukan.”Ini kebutuhan mendesak sehingga berapapun anggarannya yang dibutuhkan, kami akan rekomendasi untuk dilaksanakan,”ujarnya. (pca/kom_jtm)

post-top-smn

Baca berita terkait